uu pengadaan barang dan jasa

17Mar09

updating dari posting tentang [ lkpp ]

UU Pengadaan Barang
Swasta Juga Ikut Diatur
Selasa, 17 Maret 2009 | 04:25 WIB
cetak.kompas.com

Jakarta, Kompas – Pemerintah merancang undang-undang baru yang akan mengatur tidak hanya pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat, daerah, dan badan usaha milik negara, tetapi juga perusahaan swasta. Aturan ini akan merombak total Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

”Undang-undang Pengadaan Barang Publik ini tidak akan menghilangkan Keppres 80 Tahun 2003, tetapi akan sangat melengkapi aturan itu. Langkah ini perlu agar aturan pengadaan barang bisa mengikuti perkembangan dunia bisnis saat ini,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo di Jakarta, Senin (16/3).

Perombakan aturan pengadaan barang dilakukan pada tiga area. Pertama, perubahan struktur, yakni menambah buku petunjuk pengadaan barang dan jasa dari satu buku menjadi delapan buku.


Buku-buku tersebut mengatur ketentuan umum pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang, pengadaan jasa konstruksi, pengadaan jasa konsultan, pengadaan jasa lainnya, pengaturan badan usaha (swasta), pengaturan swaloka, dan buku khusus yang mengatur pengadaan barang atau jasa secara elektronis.

Kedua, adanya aturan baru yang akan diperkenalkan, antara lain perjanjian kerangka kerja, yakni memungkinkan kontrak pengadaan barang jangka panjang agar bisa menghemat dana.

Selain itu, diperkenalkan juga sistem reverse option, yakni lelang dengan penawaran yang mengarah ke harga yang lebih murah. ”Area ketiga adalah menyelesaikan berbagai aturan yang menimbulkan multitafsir,” tutur Agus Prabowo.

Salah satu tujuan utama perombakan aturan itu adalah menekan potensi korupsi dan kebocoran dana APBN yang bisa mencapai Rp 60 triliun-Rp 70 triliun.

Sekitar 80 persen dari 20.000 pengaduan tindak pidana korupsi yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari proyek pengadaan barang dan jasa.

Gejala mengkhawatirkan

Kepala LKPP Roestam Sjarief mengatakan, data itu adalah fenomena yang sangat mengkhawatirkan karena kebocoran tersebut setara dengan 20 persen anggaran belanja pengadaan barang dan jasa di APBN setiap tahunnya.

Sebagai ilustrasi, anggaran belanja negara pada APBN 2009 ditetapkan Rp 1.050 triliun. Dari anggaran itu sekitar Rp 350 triliun merupakan anggaran belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah.

”Uang Rp 70 triliun itu nyaris sama dengan dua kali anggaran proyek infrastruktur yang dikelola Departemen Pekerjaan Umum setiap tahunnya. Setiap tahun Departemen PU mengelola dana sekitar Rp 37 triliun,” ujarnya.

Pemerintah membutuhkan 200.000 pejabat pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat. Saat ini jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa bersertifikat baru 68.500 orang.

About these ads


2 Responses to “uu pengadaan barang dan jasa”

  1. 1 valensi

    klu udh ada RUU nya tolong dikirimi ya…tq

  2. 2 e

    sampai saat ini, sejauh yang saya ketahui, ruu-nya belum ada. yang ada, dan bisa di-download di website-nya lkpp, adalah konsolidasi keppres 80/2003 sehingga relatif lebih mudah dibaca dan dilihat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 26 other followers

%d bloggers like this: