hak cipta & karya arsitektur

Landasan Hukum di Indonesia yang berkaitan dengan hak cipta dan karya arsitektur adalah Undang-Undang No.19/2002 tentang Hak Cipta. UU No.19/2002 ini berisi 15 bab dan 78 pasal.

Dari sekian banyak bab dan pasal, hanya terdapat kata “arsitektur” sebanyak 4 (empat) buah yaitu pada:

1. Bab II (tentang Lingkup Hak Cipta) Pasal 12, yang berbunyi:

(1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

g. arsitektur;

h. peta;

i. seni batik;

j. fotografi;

k. sinematografi;

l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudkan.

2. Bab II Pasal 15, yang berbunyi:

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;

c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

i. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

ii. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

d. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;

e. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;

g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

3. Bab II Pasal 23, yang berbunyi:

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

4. Bab III (tentang Masa Berlaku Hak Cipta) Pasal 29, yang berbunyi:

(1) Hak Cipta atas Ciptaan:

a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;

b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;

c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;

d. seni batik;

e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

f. arsitektur;

g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;

h. alat peraga;

i. peta;

j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Sementara didalam Penjelasan UU No.19/2002 ini hanya terdapat 2 (dua) kata “arsitektur” yaitu pada

1. Penjelasan Pasal 12 Ayat 1, Huruf c, yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain.” , dan

2. Penjelasan Pasal 12 Ayat 1, Huruf g, yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan arsitektur antara lain meliputi: seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan.”

:: file Undang-undang tentang Hak Cipta terdiri dari [UU No.6/1982], [No.7/1987], [No.12/1997] dan [No.19/2002] lengkap dengan penjelasannya.


31 Responses to “hak cipta & karya arsitektur”

  1. salam…

    Seharusnya UU Hak Cipta memberikan kesadaran akan pentingnya hukum Hak Cipta dengan memberikan aturan yang lebih sesuai dengan cakupan permasalahannya, bukan dengan sekedar mengeneralisasinya.
    UU hakcipta arsitektur patut diberikan perhatian lebih lanjut mengingat (sama seperi beberapa bidang lainnya) perbedaan antara kegiatan meniru dalam menunjang proses kreatif arsitek sangat-lah tipis dengan apa yang dinamakan pelanggaran hak cipta karya arsitektur.

    Kapasitas pemerintah yang “terbatas” dalam merumuskan dan menerapkan aturan–aturan mengenai hak cipta-khususnya dalam lingkup arsitektur, seharusnya dapat menjadi latar belakang kuat bagi pihak–pihak diluar pemerintah, untuk bekerjasama dengan semua elemen masyarakat dan organisasi arsitektur yang terkait, bersama pemerintah, mengupayakan sebuah rumusan hukum hak cipta arsitektur yang lebih mendalam dan terarah pada perkembangannya. Kemudian, upaya tersebut dilanjutkan dengan upaya mensosialisasikannya dengan baik, sehingga tercipta interpretasi yang seragam-mengenai hukum hak cipta di lingkup arsitektur-baik untuk pemerintah, masyarakat umum dan tentunya pihak–pihak yang terlibat di dunia arsitektur. (sekali lagi, mungkin hal ini sebenarnya sudah berjalan, hanya saya yang tidak awas dan tanggap terhadap perkembangannya:))

    Selain dari permasalahan substansial di atas, UU Hak Cipta khususnya di lingkup arsitektur membutuhkan lebih dari sekedar kemampuan untuk “berbicara”, tetapi juga untuk dukungan dalam “bertindak”. Sistem UU yang masih berorientasi dalam berbicara dan bertindak melalui panduan dan sanksi-sanksi sebagai hasil akhirnya, seharusnya juga menggambarkan bagaimana kita mempunyai tolak ukur (proteksi, antisipasi) yang jelas untuk menghindari pelanggaran hak cipta.

    Sedikit melihat keluar dari Indonesia, kita dapat mengetahui UU Hak Cipta Eropa dan Amerika dengan jelas menjaga dan mengantisipasi pelanggaran yang (akan) terjadi hanya dengan kita melihat falsafah dasar yang dianutnya dalam merumuskan dan mengembangkan UU hak ciptanya.

    Berbeda dengan masyarakat hukum Eropa yang lebih menganut “Moral Right” sebagai landasan undang–undang hak ciptanya (sistem patent) dimana Moral Right mengarahkan hukum hak cipta negara–negara di Eropa untuk memberikan suatu pengakuan yang luhur bagi pencipta dan karya ciptaannya. Lebih lanjut diartikan bahwa hak cipta merupakan author right dan invention right. Pencipta dan karyanya memiliki dan dilindungi oleh hak moral (moral right), hak yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan apapun, walapun telah terjadi sebuah pengalihan hak cipta. Hak moral juga menyatakan bahwa suatu karya cipta merupakan refleksi pribadi dari pencipta, karena itu ia mutlak tidak dapat dibagi-bagi maupun dilakukan perubahan. Aplikasi dari hak moral dikenal dengan istilah patent-hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas penemuannya di bidang teknologi untuk waktu tertentu.

    Atau Amerika yang lebih mengutamakan falsafah “Economic Right” (sistem copyright) dalam menjalankan undang–undang hak ciptanya,dimana Economic Right lebih mengarah kepada sisi perlindungan ekonomi bagi para pencipta. Economic Right juga memperkenalkan istilah copyright yang dapat diartikan secara sederhana sebagai the right to copy atau hak untuk memperbanyak atau menggandakan dengan mensyaratkan adanya kompensasi materi bagi para penciptanya (royalti). Hak ini dinyatakan sebagai langkah kompromi-yang dibuat pemerintah untuk para pencipta dan masyarakat yang menggunakan (menggandakan) karyanya-dalam upaya mendorong ide dan kreativitas sekaligus pula memberikan kesempatan yang wajar untuk dapat digunakannya hasil-hasil karya cipta.

    Indonesia sebenarnya telah mengambil langkah “aman dan cepat” dengan menempatkan kedua pengaruh dan pandangan di atas sebagai landasan undang–undang Hak Cipta-nya. Secara peristilahan dipergunakan terminologi hak cipta atau invention right sehingga dapat dikategorikan sebagai moral right. Namun secara substansi, UU Hak Cipta juga diwarnai dengan hal perlindungan economic right. Dalam Pasal 1 butir ke-1 UU Hak Cipta disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, dalam Bagian Ketujuh UU Hak Cipta yaitu pada Pasal 24 dan 25 diatur tersendiri mengenai perlindungan hak moral terhadap karya cipta.

    Tidak jelas (bagi saya) alasan mengapa pemerintah Indonesia dengan tegas mengambil kedua landasan tersebut dalam merumuskan undang–undang tentang Hak Cipta. Bisa jadi pemerintah Indonesia memang merasa karya asli warga negaranya perlu mendapatkan perlindungan moral juga sekaligus perlindungan secara ekonomi, atau hanya berusaha bersikap netral di tengah–tengah kancah hukum hak cipta internasional.

    Menjadi persoalan untuk arsitektur karena dalam proses meniru seorang arsitek, sangatlah sulit untuk menempatkan patent dalam melindungi karya arsitektur yang ditirunya. Contoh aplikasi dari langkah patent seperti pencatuman nama sumber (pasal 24 butir 1) maupun tidak diperbolehkan adanya pengubahan bentuk asli (pasal 24 butir 2), tidaklah mudah untuk diterapkan dalam setiap proses kreatif arsitektur yang menuntut banyaknya referensi dan variasi baik penambahan maupun pengurangan bentuk.
    Lain halnya dengan paham Economic Right yang mengedepankan copyright sebagai aplikasinya. Copyright dapat diterapkan dalam proses meniru seorang arsitek tanpa harus melupakan asal usul gagasan dan ide awal. Selain itu, copyright juga mampu menjaga wilayah etik seorang arsitek dalam meniru untuk menghasilkan suatu gagasan karena arsitek tersebut dibimbing untuk tidak hanya meniru tetapi juga didorong untuk melakukan perubahan walaupun kecil. Hal tersebut harus dilakukan mengingat adanya sanksi bila dapat dibuktikan adanya kemiripan karya yang signifikan.

    Langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk menggabungkan Moral Right dan Economic Right kedalam undang-undang No. 19 th.2002 tentang Hak Cipta, tampaknya perlu dikaji ulang untuk bidang arsitektur. (Menurut saya) untuk bidang arsitektur, pemerintah Indonesia lebih baik memproritaskan atau mendominasikan hanya satu pandangan Hak Cipta sebagai landasan undang–undangnya, dengan berbagai pertimbangan khususnya mengenai hal–hal yang umum terjadi pada dunia praktik arsitektur.

    Kalau sudah begini saya jadi ingat dengan pernyataan Mies van de Rohe “I don’t want to be original, I just want to be good” :)

    Terimakasih dan salam

    ps : sebagian saya kutip dari B. Danrivanto.2003. (Ada Apa dengan UU Hak Cipta?.Bandung : Pikiran Rakyat, 12/08/03)

  2. 2 e

    Dalam pandangan saya, masalah hukum dan hak cipta didalam lingkup arsitektur di Indonesia belum mengalami perkembangan. Saya menduga hal serupa (tidak ada perkembangan) mungkin terjadi juga dibeberapa lingkup keahlian lain, misalnya senirupa atau senitari .. please cmiiw .. sementara dinamika yang terjadi pada kehidupan sehari-hari justru berkembang luar biasa. Pertanyaan basic yang kerap datang pada saya adalah “bila sebuah rancangan arsitektur dapat dinyatakan sebagai jiplakan?” .. dan apakah bisa didekati seperti sebuah komposisi lagu yang dibatasi tidak boleh lebih dari 8 nada (?) yang persis sama sebelum dinyatakan sebagai sebuah lagu jiplakan? Menurut saya ini gambaran bahwa sebenarnya memang ada semangat untuk meng-genah-kan perkara ini, tapi ‘nggak tahu harus mulai dari mana ..

    @ lankara: terima kasih anda sudah memberikan gambaran perbandingan sederhana namun mendasar tentang sifat hak cipta di Eropa dan Amerika.
    Eropa > “Moral Right” > patent .. hak mutlak pencipta
    Amerika > “Economic Right” > copyright .. hak berniaga dengan royalti

    Sejauh yang saya ketahui dalam dunia praktik arsitektur, yang terjadi adalah kecenderungan untuk menggunakan pola copyright, yang menghalalkan sesuatu yang sudah ada sebagai sumber gagasan. Masalahnya kemudian, seberapa jauh sesuatu itu masih dapat dianggap “hanya” sebagai sumber gagasan dan belum sampai kepada penjiplakan. Sebuah karya arsitektur baru, katakanlah sebuah ujud fisik yang sama sekali baru tetapi mempunyai “jeroan” sistem struktur dan sistem engineering (mekanikal-elektrikal) yang persis sama seperti bangunan lain yang sudah ada, apakah disebut duplikasi? Sebuah karya rumah tinggal yang kemudian oleh arsiteknya sendiri sedikit disesuaikan untuk owner yang berbeda, apakah bisa disebut self plagiarism?

    Saya sependapat bahwa kelompok masyarakat, terutama asosiasi profesi, dapat melakukan inisiasi untuk menggulirkan dan mengembangkan hal penting ini.

    Tentu bukan hal yang sederhana, karena kerap kali masyarakat “hanya” melihat produk akhirnya saja, dan menyerahkan pembahasan substansial kepada pihak lain. Padahal, kesadaran tentang hak cipta sedikit banyak akan dipengaruhi oleh berbagai nilai dan sistem sosial masyarakat itu sendiri. Harus ada kesepakatan sosial bahwa dengan memiliki suatu hak tertentu, ada kewajiban besar pula yang harus dijunjung.

    Lhah, kalau kios-kios pedagang software di Mangga Dua atau Mal Ambassador masih penuh pembeli, kapan kita bisa mulai bicara tentang hak cipta ya?

  3. Kebetulan awalnya saya bercita-cita menjadi seorang arsitek. Menurut saya arsitek adalah profesi yang brilliant, mampu menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Membuat suatu keindahan namun tetap harus mengkontrol diri atas patokan2 struktur yang ada. Namun karena warisan,akhirnya saya masuk ke bidang hukum.Dari terpaksa, hingga akhirnya jatuh cinta sampai terus S3. Desertasi yang sedang saya tulis adalah semua yang didiskusikan diatas. Apa yang dimaksud dengan hak cipta untuk karya arsitektur? Sementara dari apa yang ada dalam pasal2 nya kurang mendukung seorang arsitek untuk mendapatkan economical dan moral right nya. Saya memandang kita perlu menjabarkan UUHC seperti apa yang bisa memproteksi karya arsitektur. Agar Pencipta dapat terlindungi dengan tetap menghormati apa yang sudah menjadi kebiasaan di dunia arsitektur..mimesis mimeseos…Semoga akhir tahun ini saya bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di benak saya dan dalam diskusi ini.
    Terus terang saya kagum atas pengetahuan hukum HKI yang ditulis dalam blog ini.
    Walaupun saya tidak menjadi arsitek, setidaknya saya berharap dalam posisi saya sebagai seorang peneliti dan praktisi hukum, mampu memberikan pencerahan di bidang arsitektur dari segi perlindungan hak ciptanya.
    Salam….

    • 4 tanti

      mb belinda.bisa minta bimbingannya.kebetulan saya sedang membuat tesis tentang HKI pada karya arsitektur ini.bisa mnta alamat emailnya?thx b4

  4. 7 e

    mbak belinda, terima kasih atas kunjungan dan tanggapannya. kebetulan anda peneliti sekaligus praktisi hukum, dan berdasarkan tanggapan anda diatas, punya ketertarikan pada arsitektur, jadi .. mbak akan saya ganggu dengan beberapa pertanyaan saya sekitar masalah hak cipta dan karya arsitektur. mudah-mudahan ‘nggak keberatan ya.
    salam, e.

  5. Tentu saya nggak keberatan. Terimakasih juga atas kunjungannya ke wordpress saya. Dengan senang hati saya jawab semampu saya ya Mas e…nanti saya juga tanya2 soal arsitektur ya kalau tidak keberatan. Saya sangat memerlukan narasumber yang menguasai bidang arsitektur untuk penelitian saya. Ditambah dengan pengetahuan mas e tentang hak cipta pastinya akan sangat menolong saya..

  6. 9 e

    mbak belinda, tx a lot. senang rasanya dapat teman baru sekaligus ahli hukum .. see you around ..

  7. See u too….

  8. 11 e

    googling around and found this interesting article ..

    The Architectural Works Copyright
    Protection Act: Building on Copyright
    By John Hoaas

    INTRODUCTION

    Prior to passage of the Architectural Works Copyright Protection Act (AWCPA), United States copyright law did not protect architectural constructs other than non-functional monuments. Memorials and monuments such as The Washington Monument or Grant’s Tomb, possessing no utilitarian function, could receive copyright protection as sculptural works under § 102(a)(5) of the Copyright Act. Office buildings, homes, airports, and other buildings received no such protection. With no copyright protection available, they could be freely imitated or copied with no fear of prosecution for infringement.

    On December 1, 1990, the AWCPA went into effect. The extension of copyright protection to architectural works was required to fulfill our obligations as recent signatories to the Berne Convention. The Berne Convention had protected architectural works since the 1908 Berlin Revision to the Convention {1}. For the first time, U.S. copyright law gave architects the same broad protection to their works as had been available to authors of other types of works subject to certain limitations. This modification was a monumental break from the previous 200 years of U.S. copyright law.

    BRIEF HISTORY OF U.S. COPYRIGHT LAW

    Article I § 8 ( 8 ) of the U.S. Constitution grants Congress the power “to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive right to their respective Writings and Discoveries.” Congress enacted The Copyright Act of 1790 which secured copyright protection for “maps, charts and books.”

    Despite the fact that Thomas Jefferson was a skilled architect, having designed Monticello and the University of Virginia, it is not surprising that neither architectural designs nor works were eligible for protection. Architecture has a long history of borrowing and derivative works. Established architects would mentor budding architects similar to established artist in schools of art who would take promising young artists under his wing to teach them his style and techniques. It was only natural that architects copied those features of another architect’s designs which they found appealing. This practice has continued into modern times with some of the best known architects, for example Walter Gropius and the Bauhaus {2}.

    The Copyright Act of 1909 was the first major revision of U.S. copyright law with regards to architecture. The Act expanded the categories of subject matter capable of protection to include “drawings or plastic works of a scientific or technical character” {3}. The Copyright Office Regulations relating to the Act explicitly included architectural plans as eligible for copyright protection providing that the strict publication and notice requirements had been followed {4}.

    The next major revision came with the Copyright Act of 1976. The categories of subject matter were again expanded to include “technical drawings, diagrams, and models” {5}. The House Report accompanying the Act stated that architectural plans and drawings were to receive copyright protection {6}. Thus, architects received protection for their sketches, drawings, and scale models, in addition to the protection already given their plans by the 1909 Act. Notably, the constructed architectural works still were not given copyright protection.

    ILLUSTRATIVE CASES

    Two major lines of reasoning in copyright case law supported the lack of copyright protection for architectural works. The seminal copyright case, Baker v. Seldon, first proposed the “idea v. expression” dichotomy {7}. In its decision, the court said that mere ideas are not protectable. What is protectable and, hence, copyrightable is the author’s expression of that idea. In the pre- AWCPA context, this meant that while an architect could receive copyright protection for the expression of his design as depicted in the plans, the building, itself being the idea expressed in the plans, was not eligible for protection. Therefore, someone could duplicate the actual building so long as they did not use infringing plans. Someone desiring to copy a building could take measurements of the original building, draw up their own plans, and construct it from those plans.

    The problem for architects is that the value of the drawings is not in simply reproducing the drawings. An architect can publish a book of her plans, but the value of the plans is in their use as a means of conveying the information on how to construct a building. The ultimate product of the architect’s creativity is not protected.

    In Schotz Homes, Inc. v. Maddox {8}, Schotz obtained two copyrights, one on the plans for a home he had constructed and another on an advertising booklet which depicted the plans. Maddox hired an architect to prepare plans based on those shown in the booklet. Maddox then built a home using those plans. Schotz sued for copyright infringement. The court ruled in Maddox’s favor holding that Schotz had registered the booklet to preserve its value as advertising, not to give him the exclusive right to copy the plans contained in it. Schotz had no recourse because he could not copyright the actual building.

    The other reason architectural works were denied protection is codified in the useful article exception of § 113(b) which excludes copyright protection for pictorial, graphic, or sculptural works having an intrinsic utilitarian function unless there are features that can be identified separately from and can exist independently of the utilitarian aspects of the article {9}. Architectural plans convey information on how to construct a building and, so, are not useful articles. Architectural works are inherently useful articles in that they are inhabitable spaces in which people live, work, and gather protected form the elements. The separability test is the means by which the courts separated the unprotectable utilitarian features from the protectable aesthetic features {10}.

    Given the lack of protection extended to architectural works, courts were understandably reluctant to issue even temporary injunctions to halt the construction of buildings built using infringing plans. In Demetriades v. Kauffman however, the court did issue an injunction which had the effect of halting the construction of a partially completed home when it found that the architect of the substantially similar home had traced the plans of the original home, thus constituting infringement {11}. The only injunctive relief was to confiscate the infringing plans. Construction halted until the architect could draw and submit new plans.

    These types of situations were remedied with the passage of the AWCPA in 1990. Congress decided to take a minimalist approach and do only what was necessary to bring the U.S. into compliance with the Berne Convention. Legislators were aware of upsetting the balance of interests among creators, distributors, and consumers {12}

    When conducting hearings prior to drafting the new legislation, Representative Kastenmeier solicited comments from affected parties including the Register of Copyrights, Ralph Oman. In his report to Congress, Mr. Oman noted, “I know of no other issue that has engendered such deep and bitterly fought professional disagreements” {13}. His report concluded that despite their disagreements all the copyright experts agreed that U.S. law should be amended to conform to the Berne Convention’s protection of architectural works {14}.

    The AWCPA listed architectural works as a separate class of protected subject matter {15}. An “architectural work” is defined as the design of a building as embodied in any tangible medium of expression, including a building, architectural plans, or drawings. The work includes the overall form as well as the arrangement and composition of spaces and elements in the design, but does not include the standard individual features {16}.

    The bill originally included the phrase “three-dimensional structure” {17}. This phrase was deleted to avoid giving protection to structures such as interstate bridges, cloverleafs, canals, and dams which if protected could lead to increased costs in our nation’s infrastructure {18}.

    The final Copyright Office regulations used a narrow definition of “building” which includes habitable structures like houses and office buildings. The regulations also included uninhabited structures used by humans such as museums, churches, pergolas, gazebos, and garden pavilions. Specifically excluded were structures other than buildings such as tents, recreational vehicles, mobile homes, and boats.

    Since the Act defines an architectural work as the design of building, that definition begs the question- What is a building? In The Yankee Candle Co. v. New England Candle Co., the court explored that very question {19}. Yankee Candle opened a store in Holyoke Mall. The store featured many standard features like dark wood display cases, multi-paned windows, brass hardware, and French doors. Yankee Candle’s owner obtained ownership of the architectural plans from the architect and registered both the plans and the building with the Copyright Office.

    New England Candle, intending to compete directly with Yankee, opened a similar looking store in nearby Enfield Square Mall. Yankee Candle sued for copyright infringement. New England Candle contested Yankee’s ownership arguing that the store did not qualify as an architectural work.

    Finding no cases on point, the court looked to the legislative history of the AWCPA {20}. The court noted the types of structures that were given protection and compared them with structures specifically excluded from protection. Yankee had argued that that their store had more similarities to a traditional or conventional structure than to a gazebo or pergola. The court said that copyright protection extends to free standing structures. It distinguished the store as a structure within a structure more like an office in an office building than a building in and of itself {21}.

    The court did decide, however, that New England had infringed the architectural plans finding that New England’s architect had access to Yankee’s plans. It found that the two stores were so similar in the non-utilitarian elements that independent creation could not explain the similarities {22}.

    IMPORTANT EXCEPTIONS

    There are some important exceptions to the AWCPA in § 120. Works constructed prior to the date of enactment, December 1, 1990, or based on plans published prior to that date are not covered by the Act {23}. Only the plans themselves are eligible for copyright protection. The buildings can still be copied, for example, by making measured drawings {24}. Section 120 further limits the scope of exclusive rights of the copyright holder. A holder of a copyright in an architectural work does not have the right to prevent the “making, distributing, or public display of [pictorial representations] of the work, if the building in which the work is embodied is located in or ordinarily visible from a public place” {25}. Without this limitation, photographers, film makers, artists, and even tourists might be infringing every time they depicted a copyrighted building in their work.

    A further limitation under § 120 gives the owner of a building embodying an architectural work the right to alter, authorize the alteration of, destroy, or authorize the destruction of such a building notwithstanding the author’s right to prepare derivative works under § 106(2) {26}. The authors of the AWCPA showed foresight with this provision. Building owners must be allowed to adapt architectural works to present or future needs. Our cities would stagnate without this flexibility to adapt to changing times.

    There is an important exception to § 120. Section 301(b)(4) preserves remedies available under common law and state statutes regarding “State and local landmarks, historic preservation, zoning, or building codes,” relating to architectural works protected under section 102(a)(8). Just as owners of buildings are allowed to modify or destroy buildings to allow for new needs, cities and states may regulate construction within their jurisdictions.

    Preservation laws allow historically or artistically important landmarks and buildings to be preserved for future generations. Zoning regulations allow for thoughtful growth by limiting some types of construction to certain areas for economic, aesthetic, and environmental reasons, among others. Building codes insure that homes and other buildings are safe for people to live and work in. These determinations are best made at the local level and § 301 recognizes that.

    REGISTRATION

    Just as with other works, authors of architectural works automatically have a copyright in their work. However, registration is necessary to bring an action for infringement {27}. In addition, remedies such as damages and attorney’s fees are unavailable without registration {28}. Since the registration fee is only thirty dollars, it is well worth the cost to avoid having any possible infringement action dismissed for lack of registration.

    Architectural works created on of after December 1, 1990 and works unconstructed and unpublished as of that date are eligible for protection {29}. Aside from those structures noted above as ineligible for copyright protection, designs of buildings published and buildings constructed or published before the enactment date are ineligible for registration.

    The term of protection for an architectural work created as a work for hire on or after December 1, 1990 lasts for 95 years from the date of publication or 120 years from the date of creation of unpublished plans. For an architectural work created on or after the enactment date and not as a work made for hire, the term of protection is life of the author plus 70 years.

    CONCLUSION

    The Architectural Works Copyright Protection Act is, for some authors of architectural works, an invaluable tool in protecting their reputation and livelihood. For architects that design highly visible works such as skyscrapers or museums, it is probably not necessary. People that invest hundreds of millions of dollars in a building that will be seen by everyone probably want that building to be a one of a kind original.

    The AWCPA is probably more valuable to the architect that designs homes and other smaller projects. They are much easier to copy in the first place. The buyer probably is not as interested in buying a one of a kind, particularly since the typical modern subdivision has many copies of several basic designs. Of course, a copyright is kind of like a lock. It only keeps the honest people from stealing what is yours. At least now, the architect has some recourse when someone else profits off his idea.

    {1} Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berlin Revision), Nov. 13, 1908.
    {2} Walter Gropius founded the Bauhaus academy of arts in Weimar, Germany in 1919. Bauhaus is associated with functional architecture lacking in ornamentation. It would be interesting to see how a court would decide a copyright infringement case involving an architectural work based on such a utilitarian design.
    {3} Copyright Act of 1909, Ch. 301 § 5(g), (i).
    {4} 37 C.F.R. § 202.12(a).
    {5} 17 U.S.C. § 102(a)(5).
    {6} H.R. Rpt. 94-1476, (1976).
    {7} Baker v. Seldon, 101 U.S. 99 (1879). Seldon held a copyright in a book which featured blank forms to use with the accounting system he had developed. Baker published a book describing a similar system using similar forms. The Court found that though Seldon could protect his expression of his accounting system as depicted in his book, he could not claim protection for the idea of the accounting system itself.
    {8} Schotz Homes, Inc. v. Maddox, 379 F.2d 84 (6th Cir. 1967).
    {9} Christopher C. Dremann, Copyright Protection For Architectural works, 23 AIPLA Q. J. 325, 333 (1995).
    {10} Mazer v. Stein, 347 U.S. 201, 218.
    {11} Demetriades v. Kauffman, 680 F.Supp. 658 (SDNY 1988).
    {12} H.R. Rpt. 136-10 (Feb. 7, 1990) Extension of remarks by Rep. Kastenmeier introducing the Architectural works Copyright Protection Act.
    {13} Id.
    {14} Id.
    {15} 17 U.S.C. § 102(a)(8).
    {16} 17 U.S.C. § 101. H.R. Rpt. 136-10 referred to standard features such as doors, windows, and arches.
    {17} H.R. Rpt. 136-10.
    {18} Dremann, supra n. 62 at 340.
    {19} The Yankee Candle Co. v. New England Candle Co., 14 F.Supp 2d 154 (D. Mass. 1998).
    {20} Id. at 158-159.
    {21} Id. at 159-160.
    {22} Id. at 160-161.
    {23} United States Copyright Office, Circular 41, Copyright Claims in Architectural Works.
    {24} Measured drawings are similar to reverse engineering. One takes measurements of the completed structure and uses these measurements to create an accurate “to scale” drawing.
    {25} 17 U.S.C. § 120(a).
    {26} 17 U.S.C. § 120(b).
    {27} 17 U.S.C. § 411(a).
    {28} 17 U.S.C. § 412.
    {29} A work is considered published when the building design is made available to the general public through distribution, sale, or rental. Construction is not considered publication unless multiple copies are built.

  9. 12 Yeo Bun Yong

    Permisi aku ikut urun rembuk. Posisiku skrg sbg Arsitek praktisi. Pada saat ini terus terang sedikit sekali juga hubungan kerja yang didasari dengan kontrak tertulis. Kalau pun ada, di tingkat owner yang notabene hanya punya uang tapi sedkt mampu baca, seringkali tulisan tersebut tidak lah langsung dimengerti/dipahami. Maaf saja mungkin karena proyek2 ku termasuk ‘kecil’, swasta, tapi toh di tingkat perusahaan pun perilaku ini berlangsung juga. Tanpa kontrak tertulis itu, jelas sangat sulit berbicara masalah hukum

    Kedua, payung pertama untuk melindungi hak2 dan kewajiban kita adalah organisasi profesi. Sejauh, kontrak2 tidak di’ketahui’ oleh organsisasi profesi dengan ditembuskan pada ‘pemerintah’ sebagai penjaga undang2 (dalam hubungan kerja proyek swasta), sekali lagi lemahlah dasar hubungan kerja antara Arsitek dengan Pemberi Tugas.

    Untuk tidak memperumit garis alur kerja dan garis pertanggungjawaban hukum, mudah2an contoh ‘prosedur’ yang aku sampaikan bisa dijadikan masukan.

    Terima kasih,
    wassalam.
    Ir. Bun Yong

  10. 13 Wendy Djuhara

    Mas e,

    Satu lagi yang sempat mengusik pikiran saya adalah apakah arsitek memiliki hak cipta terhadap karyanya jika karyanya dipublikasikan oleh orang lain untuk media komersial (bukan tulisan ilmiah / kepentingan pendidikan)?

    Saya sempat mendengar, tapi kurang punya referensi, bahwa jika karya arsitektur difoto dari domain publik (dari jalan raya, luar bangunan, dll), maka itu sah saja. Juga jika yang didesain adalah bangunan publik. (Kembali perlu dipertimbangkan, apakah batasan bangunan publik itu?)

    Tapi kemudian, apakah seorang penulis berkewajiban mencantumkan nama arsitek di bawah foto karya arsitekturnya? Sepertinya kita tidak berdaya di bidang ini. Sebagai contoh, sebuah harian umum terkemuka sering memuat foto karya arsitektur di rubrik real estate tanpa referensi terhadap arsitek yang mendesainnya.

    Juga, jika karya arsitek diliput dan difoto untuk satu media publikasi, apakah arsitek tersebut punya hak untuk menuntut agar si penulis bisa harus meminta izin jika dijadikan tulisan untuk media publikasi lain?

    Sangat rumit, karena di satu sisi arsitek butuh publikasi. Tapi di sisi lain sering juga terkaget2 karena karyanya tiba2 muncul di suatu media tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari si penulis.

    Mungkin ada yang bisa memberi pencerahan.

  11. 14 ery

    Saya sekali waktu pernah diminta klien untuk mendaftarkan disain yang saya & teman2 bikin untuk dipatenkan, sekolah dasar negeri yang disumbangkan di aceh sono. Tapi apakah bisa satu disain dipatenkan untuk ‘nggak ditiru oleh orang lain setelah bangunan ini berdiri/terbangun, sementara bangunan itu berdiri di daerah publik?

    Seberapa jauh kita bisa menuntut atau menyatakan bahwa bangunan itu meniru sekian % dari bangunan yang kita disain? Artinya bisa panjang utk diperdebatkan. Apakah disain kita juga ‘nggak meniru bangunan lain sebelumnya? Yang nantinya bangunan kita yang akan dituntut juga oleh pihak lain.

    Seperti apa sih yang mau di tampung sebagai hukum patent dalam konteks arsitektur?
    Seru juga nih nanya nih karena pernah punya kasus ..

    salam eryjwiemar.

  12. Mas E..aku ikutan diskusi yah…
    Sejauh ini memang nggak ada ketentuan berapa persen dari desain bangunan yang boleh ditiru yang masih tergolong sebagai fair use alias boleh-boleh aja…
    Kalo ditilik dari Undang-undang nya, pengambilan bagian yang substansial dari suatu ciptaan udah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Misalnya aja desain Jewish museum Berlin karya Libeskind yang katanya di plagiat sama Eisenman di National Museum of Australianya..
    Kalo dilihat2 sebenarnya bisa dikategorikan yang diambil adalah bagian substansialnya yakni tampak atas bangunan yang berbentuk zig zag. Tapi Eisenman ber-comment kalo dia nggak plagiat…yang dilakukan dia itu adalah merupakan suatu quotation atau kutipan…unik juga kasus ini. Akhirnya Libeskind cuman bisa senyum aja denger jawabannya.
    Di bidang arsitektur udah pasti pengambilan desain dari arsitek2 lain umum dilakukan…tapi dengan adanya hak cipta tentunya akan ada batasan2 yang mesti diperhatikan. Selama ngga ada yang menggugat benernya bisa tenang2 aja…nah kalo ada yang gugat itu baru masalah…harus dibuktikan kesamaannya antara bangunan yang ditiru dan yang dituduh meniru…tentunya butuh mata dari ahli arsitektur untuk menentukan sama atau tidaknya…dan tentunya lagi hal ini bisa menjadi sangat subyektif….

  13. 16 e

    wee .. apa kabar mbak belinda? terima kasih sudah mampir lagi ..
    saya dapat kabar bahwa undang-undang hak cipta akan direvisi tahun ini. saya ingin memberi masukan lebih banyak tentang arsitektur kedalam usulan revisi tersebut. kalau kabar itu benar, mbak belinda ikut kasih masukan ya ..
    salam, e.

  14. UUHC memang dalam proses revisi…tapi pembahasannya diperkirakan masih lama..maklum ada pemilu. Kalau ada usulan bisa disampaikan…pembahasan yg kemarin sy datang tapi hanya sebagai peserta belum jadi pembahas..maklum belum lulus. Co-promotor sy yg jd salah satu pembahas..udah kasih masukan sedikit sih..
    Btw jurnal nya John Hoaas bagus banget loh…sangat informatif..thank u ya udah di posting…

  15. 18 e

    artikel menarik dari harian kompas, tidak langsung berkaitan dengan arsitektur tetapi bermanfaat ..

    Hak Cipta dan Nasib Pencipta
    Oleh Agus Sardjono, Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia
    dari: Harian Kompas Edisi 4 Juli 2009

    Hardi, seorang pelukis, sedang berduka. Karya lukisnya digunakan dalam iklan sebuah bank nasional tanpa persetujuannya. Bukan hanya itu, karya lukisnya itu pun telah dimutilasi dan diacak-acak. Konon juga tanpa izin dari Hardi (Kompas, 11/6).

    Namun, untuk peristiwa itu ia tidak dapat berbuat apa-apa dan bahkan Hardi mengaku kalah. Padahal, dalam hukum hak cipta, seorang pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak dan mengumumkan karya ciptanya. Peristiwa yang menimpa Hardi ini hanyalah salah satu dari banyak peristiwa di mana seorang pencipta tidak berdaya ketika harus berhadapan dengan industri.

    Contoh lain adalah nasib para penulis buku. Dalam praktik penerbitan, pada umumnya seorang pencipta hanya mendapatkan royalti atas naskah bukunya antara 5 persen dan 15 persen. Bandingkan dengan toko buku yang mengambil proporsi 25 persen sampai 45 persen.

    Dalam industri musik pun para pencipta lagu sering kali mengalami nasib yang kurang menggembirakan.

    Dalam contoh perbukuan, pedagang justru memperoleh persentase lebih besar ketimbang royalti bagi pencipta. Dalam industri musik, pencipta juga sering kali mendapatkan porsi yang lebih sedikit ketimbang artis atau industri rekaman.

    Sejarah hak cipta

    Fenomena ini tampaknya ada hubungannya dengan sejarah hak cipta itu sendiri. Bila ditelusuri, sejarah hak cipta itu dimulai dari sejarah copyright di Inggris sebagai dampak ditemukannya mesin cetak oleh William Caxton pada tahun 1476.

    Munculnya mesin cetak menyebabkan proses penggandaan (copying) karya tulis menjadi lebih mudah dan cepat. Sebagai dampaknya lahirlah industri percetakan yang saling bersaing. Jika kondisi persaingan ini dibiarkan tanpa adanya pengaturan, dikhawatirkan terjadi anarki.

    Oleh alasan itu, industri percetakan meminta kepada raja untuk mengeluarkan aturan tentang persaingan di bidang percetakan. Lahirlah Copyright Act pada tahun 1710 yang memberikan hak eksklusif kepada industri percetakan. Melihat sejarahnya ini, menjadi jelas bahwa sesungguhnya Copyright Act tidak ada hubungannya dengan hak-hak seorang pencipta.

    Perlindungan copyright yang demikian itu kemudian mendapat reaksi di negara-negara Eropa Kontinental, seperti di Perancis, Italia, dan Jerman.

    Menurut pandangan hukum di negara-negara Eropa Kontinental, seharusnya yang mendapatkan perlindungan hukum bukan hanya industri percetakan dengan copyright-nya, melainkan juga para pencipta yang melahirkan karya cipta. Itulah sebabnya di Eropa Kontinental muncul gagasan untuk memberikan perlindungan kepada pencipta berupa droit de auteur (Prancis) atau auteursrecht (Belanda). Lahirlah kemudian Auteurswet 1912 di Belanda.

    Baik droit de auteur maupun auteursrecht, keduanya memberikan hak tunggal (uitsluitend recht) kepada pencipta untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaannya. Hak inilah yang disebut auteursrecht, yang kemudian di Indonesia (dalam Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1952) diterjemahkan menjadi hak pencipta yang disingkat sebutannya menjadi hak cipta.

    Dengan demikian, sejarah hak cipta di Indonesia memiliki perbedaan latar belakang dengan copyright yang berkembang di Inggris, Amerika, dan negara-negara dengan tradisi hukum common law lainnya.

    Pada masa sekarang ini tradisi hukum yang melindungi pencipta (di Eropa Kontinental) dan industri (di Inggris dan Amerika) berinteraksi dalam ranah perdagangan antarnegara.

    Pada puncaknya interaksi itu kemudian diatur secara multilateral dalam bentuk kesepakatan perdagangan beraspek HKI yang lebih dikenal dengan singkatannya, TRIPs.

    Sayangnya, TRIPs lebih mengutamakan copyright ketimbang author’s right (hak cipta). Hal ini dapat dimengerti karena TRIPs itu memang hanya berurusan dengan perdagangan dan bukan dengan penciptaan sehingga masuk akal pula jika kemudian di bawah sistem TRIPs, industri lebih dapat menikmati perlindungan copyright ketimbang pencipta.

    Apalagi pendekatan pengaturan yang digunakan dalam hak cipta itu sendiri lebih condong kepada siapa pemegang hak cipta (who is the owner of copyright) ketimbang siapa penciptanya (who is the author). Dengan demikian, dapat dimengerti jika kemudian rezim hak cipta justru kurang memberikan perlindungan kepada pencipta (author) dan lebih banyak memberikan perlindungan kepada industri berbasis ciptaan (copyright owner).

    Jika kemudian orang-orang seperti Hardi dan kawan-kawan pencipta lainnya tidak berdaya dalam mempertahankan hak-haknya sebagai pencipta berhadapan dengan industri, hal itu hanyalah akibat logis dari sistem perlindungan hak cipta yang lebih memihak kepada pemegang hak cipta (owner) ketimbang pencipta (author).

    Apalagi pada umumnya industri juga memiliki sumber daya keuangan yang lebih kuat untuk mempertahankan hak-haknya dalam proses hukum.

    Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin bahwa di bawah naungan UU Hak Cipta, para pencipta yang bernasib seperti Hardi justru tidak mendapatkan perlindungan hukum.

  16. 19 e

    lagi, artikel menarik dari harian kompas. untuk memberikan gambaran umum dan pemahaman hal-hal sekitar hak cipta supaya gak makin salah kaprah ..

    Salah Kaprah Paten Budaya

    Kompas, Jumat, 9 Oktober 2009
    Oleh Arif Havas Oegroseno – Alumnus Harvard Law School

    Tajuk Rencana Kompas (3/10) berjudul ”Batik Milik Dunia” berisi: ”Untuk menghindarkan klaim negara lain terhadap produk budaya nasional, Indonesia perlu segera mematenkannya di lembaga internasional”. Pernyataan ini sangat mengejutkan, paling tidak karena tiga perkara.

    Pertama, paten adalah perlindungan hukum untuk teknologi atau proses teknologi, bukan untuk seni budaya seperti batik. Kedua, tak ada lembaga internasional yang menerima pendaftaran cipta atau paten dan menjadi polisi dunia di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Ketiga, media terus saja mengulangi kesalahan pemahaman HKI yang mendasar bahwa seolah-olah seni budaya dapat dipatenkan.

    Dalam urusan HKI, ada sejumlah hak yang dilindungi, seperti hak cipta dan paten dengan peruntukan yang berbeda. Hak cipta adalah perlindungan untuk ciptaan di bidang seni budaya dan ilmu pengetahuan, seperti lagu, tari, batik, dan program komputer. Sementara hak paten adalah perlindungan untuk penemuan (invention) di bidang teknologi atau proses teknologi. Ini prinsip hukum di tingkat nasional dan internasional. Paten tidak ada urusannya dengan seni budaya.

    Jadi, pernyataan ”perlu mematenkan seni budaya” adalah distorsi stadium tinggi. Penularan distorsi pemahaman oleh media ini menjalar lebih cepat daripada flu burung. Tidak kurang dari Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa produk budaya dan seni warisan leluhur idealnya dipatenkan secara internasional (Antara, 25/8/2009) atau Gubernur Banten yang akan mematenkan debus (Antara, 28/8/2009).

    Distorsi ini sangat berbahaya karena memberikan pengetahuan yang salah kepada publik secara terus-menerus, akibatnya kita terlihat sebagai bangsa aneh karena di satu sisi marah-marah karena merasa seni budayanya diklaim orang lain, tetapi di sisi lain tak paham hal-hal mendasar tentang hak cipta dan paten.

    Salah kaprah lain adalah keinginan gegap gempita untuk mendaftarkan warisan seni budaya untuk memperoleh hak cipta. Para gubernur, wali kota, dan bupati berlomba-lomba membuat pernyataan di media bahwa terdapat sekian ribu seni budaya yang siap didaftarkan untuk mendapat hak cipta. Tampaknya tak disadari bahwa dalam sistem perlindungan hak cipta, pendaftaran tidaklah wajib. Apabila didaftarkan, akan muncul konsekuensi berupa habisnya masa berlaku hak cipta, yakni 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jadi, seruan agar tari Pendet didaftarkan adalah berbahaya karena 50 tahun setelah pencipta tari Pendet meninggal dunia, hak ciptanya hilang dan tari Pendet dapat diklaim siapa saja.

    Kita harus hati-hati menggunakan kata klaim apabila terkait urusan sebaran budaya. Adanya budaya Indonesia di negara lain tidak berarti negara itu secara langsung melakukan klaim atas budaya Indonesia. Karena apabila ini kerangka berpikir kita, kita harus siap-siap dengan tuduhan bangsa lain bahwa Indonesia juga telah mengklaim budaya orang lain; misalnya bahasa Indonesia yang 30 persen bahasa Arab, 30 persen bahasa Eropa (Inggris, Belanda, dan Portugis) serta 40 persen bahasa Melayu. Bagaimana dengan Ramayana yang oleh UNESCO diproklamasikan sebagai seni budaya tak benda India? Apakah Indonesia telah mengklaim budaya India sebagai budaya kita karena di Jawa Tengah sendratari Ramayana telah menjadi bagian budaya?

    Dalam narasi proklamasi UNESCO atas wayang sebagai seni tak benda Indonesia, disebutkan ”Wayang stories borrow characters from Indian epics and heroes from Persian tales”. UNESCO menyatakan kita meminjam budaya orang lain dalam wayang kita. Apakah meminjam sama dengan mengklaim? Rabindranath Tagore dalam Letters from Java justru terharu dan bangga melihat budaya India dilestarikan di Jawa, bukannya menganggap ini sebagai klaim Indonesia, lalu marah dan meneriakkan perang.

    Solusinya

    Pertama, media sebagai kekuatan sosial politik keempat harus berani belajar untuk menyajikan substansi yang benar tanpa takut kehilangan rating. Kedua, pemerintah daerah perlu memberdayakan aparat mereka agar paham masalah-masalah HKI. Upaya mudah dan murah, kalau mau.

    Ketiga, database tentang seni budaya Indonesia dikumpulkan di satu instansi tertentu, lalu disusun dengan klasifikasi kategorisasi sesuai standar Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Keempat, database ini dilindungi instrumen hukum nasional, lalu dijadikan rujukan dalam perjanjian bilateral guna membatalkan pemberian hak cipta yang meniru seni budaya Indonesia.

    Kelima, Indonesia bersama negara-negara berkembang terus melanjutkan keberhasilan perundingan di Sidang Majelis Umum WIPO pada 1 Oktober 2009 yang memutuskan bahwa WIPO akan menegosiasikan suatu instrumen hukum internasional yang akan mengatur perlindungan masalah pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumber genetika.

    Mari bekerja keras dengan nasionalisme yang cerdas.

  17. 20 CopyCat

    When Copyright is Wrong
    Kai Falkenberg, 11.20.09, 04:20 PM EST
    Forbes Asia Magazine dated November 30, 2009

    A scholar says long copyrights stifle creativity.

    In some circles, William Patry, 59, is known for his shoes–purple satin Vans one day, Skittle-hued orange Nikes the next. His hundred-plus sneaker collection has even inspired his co-workers to create a blog chronicling his Technicolor-clad feet. But to American intellectual property lawyers, he’s better known for his prolific scholarship on copyright law–including the widely read Patry Copyright Blog and the seven-volume treatise Patry on Copyright. The not-so-subtle shoes belie a career as a government lawyer and academic but are right at home at the primary-color-loving Google ( GOOG – news – people ), where he has been chief copyright counsel since 2006.

    Lately he spends much of his time on the Google books settlement, trying to salvage the company’s controversial effort to profit from providing access to 7 million books. It’s an effort that conveniently jibes with the focus of his non-Google exploits: recasting copyright as an economic and not a moral right.

    To media and publishing companies, Google is a parasite engorging itself on their content. Patry’s response to these name-callers: Be more like Google. Copyright won’t save your business, but being innovative will.

    Patry believes that bad business models and Chicken Little protestations have led to an unjustified expansion of the U.S.’ copyright laws that has squelched rather than promoted creativity. In his recently released Moral Panics and the Copyright Wars, Patry accuses the copyright industries of conjuring up false appeals–“moral panics,” as sociologists term it–to perpetuate their backward-looking businesses. Expansive copyright protection, they contend, is the moral right of all creators–not, as Patry sees it, just a government privilege to further social goals.

    The copyright industries, particularly the motion picture and record companies, want to control customers, not satisfy them, says Patry. They seek ever-expanding rights and draconian penalties to solve their problems. But piracy is not responsible for the failings of the film and music industries, he says. It’s that they fail to give customers what they want. Faced with the prospect of new technologies, they’d rather litigate than innovate. In contrast, the videogame industry is flourishing because it puts out new and appealing products on a regular basis that consumers are eager to buy.

    The structure of large entertainment companies, Patry says, is partly to blame. They’re hierarchical, top-down businesses run by executives who are afraid to take risks: “They need money to pay for the Gulfstream and the house in Brentwood.” Not so with the Silicon Valley types, he says, whose companies encourage them to take risk.

    New-media tycoons like Steve Jobs create gadgets that generate demand for copyrighted works. While the film and music industries resisted innovation, they have been saved by content distributors that don’t. But rather than encouraging the creation of MP3 players, digital video recorders and sites like Google’s YouTube, the old-guard companies label them parasites and compel them to disgorge their profits.

    As evidence of the film industry’s retrograde behavior, Patry cites the recent litigation between Universal Studios and Redbox, a company that sells and rents DVDs at kiosks. The kiosks offer new releases at a cut-rate $1 a night to consumers. In its suit, Redbox claimed Universal threatened to cut off the wholesaler supplying Redbox unless Redbox agreed to share rental revenues with Universal and postpone rentals of new DVD releases for 45 days–the peak demand period for rentals of a particular title. Agreeing to those demands, Redbox argues, would restrict output, eliminate competition and raise prices for consumers. It’s a clear example, says Patry, of the film industry seeking to control customers rather than satisfy them.

    It’s the same controlling behavior that explains why DVD players have no record button, he says. There’s no legal impediment to home copying, as the Supreme Court made clear in 1984. And what are we to make of the movie industry’s belief that easy copying will kill its business? This is the industry whose trade association once warned that the VCR would destroy the economics of Hollywood.

    As DVDs were coming to market, the film industry decided to adopt a technical rather than legal approach to the problem of copying. Moviemakers encrypted their DVDs with anticounterfeiting technology. The makers of DVD players had to obtain a license to unscramble the encryption so that the DVDs would play. Film companies released the license only to electronic device companies that agreed not to include a record button. (Pirates don’t need the key to make copies, though, and their stolen versions will play on any DVD player.) Yet again, Patry says, moviemakers are denying customers what they want.

    But media barons like Rupert Murdoch and Sumner Redstone can no longer make money by controlling distribution–the Internet has put an end to that. Suing infringers will not bring back those profits. The challenge will be to identify appealing new distribution models for content and embrace them.

    A copyright now protects works for the author’s life plus 70 years. “It’s inefficient because it wildly exceeds necessary incentives and has a negative impact on the creation of other works,” Patry writes. “If we want to convince creators to bring works to market, then we have to figure out the proper level of incentives in the rights we grant and how long protection should last.” Certain types of works– e-mail, letters and business documents, for example–don’t deserve any protection, Patry says. Others that require a large investment, like films, should get some protection but a lot less than they now receive. The 1909 U.S. Copyright Act had it right, he says. It protected a work for 28 years, with an option to renew for another 28.

    It’s a surprising set of views for someone who has spent his career steeped in copyright law–first as a lawyer for the U.S. Copyright Office and later as a professor at the Benjamin N. Cardozo School of Law. He started out a copyright ideologue, believing that more protection was always better. That was until he served as copyright counsel to Representative William J. Hughes (Democrat–New Jersey), chairman from 1991 to 1994 of the House Subcommittee on Intellectual Property. The experience led Patry to adopt what he calls a more practical approach to copyright law.

    But what he calls “practical,” fellow copyright lawyers like Ben S. Sheffner, author of the blog Copyrights & Campaigns, deem shockingly hostile to copyright owners. “Intellectually dishonest” is how Thomas Sydnor II of the Center for the Study of Digital Property puts it. “Not even the most gung ho copyright warrior can rationally deny that American creators and creative industries have become very successful producers–and exporters–of expression,” says Sydnor. To say that they are not innovators is “simply ridiculous.” Scaling back copyright protection, Sydnor points out, would not exactly be beneficial to Google–a company that profits from its own copyrighted software and applications.

    So what content companies are innovating? The New York Times, Thomson Reuters and NPR earn points in Patry’s book for letting outside developers mash up data from their sites. Disney ( DIS – news – people ) also seems intent on proving Patry wrong. It’s unveiling new technology that will allow consumers to pay a single price for permanent access to movies and television shows across multiple digital platforms and devices. Even Patry agrees that it’s a big step forward.

  18. 21 Celine

    Thank you. This page is very valuable with those architecture copyright discussions. I need to learn bahasa Indonesia.

  19. 22 abu fateh

    mau numpang nanya nih tentang arsitek,apakah seorang arsitek ketika merancang bangunan dapat terkena pelanggaran hukum ketika bangunan yang di bangunnya itu memiliki kesamaan bentuk, alias menduplikasi bangunan perumahan lainnya? oh ya kalau menduplikasi gambar teknik dari buku arsitek yg banyak dijual itu untuk membantu membangunkan rumah menggunakan aplikasi komputer dengan perantara jasa seorang arsitek gimana melanggar hukum ga? makasih sebelumnya.

  20. 23 abu fateh

    bagaimana prosedur amannya seorang arsitek atau cv yang bergerak dibidang dunia perusahaan kontruksi perumahan agar terbebas dari masalah hukum makasih sebelumnya atas penjelasannya.

  21. @abu fateh: menduplikasi itu melanggar hak cipta. termasuk juga menduplikasi karyanya sendiri. yang paling aman adalah merancang baru tanpa menjiplak rumah lain sama sekali. lagi pula setiap pemberi tugas mempunyai kebutuhan sendiri yang tidak pernah sama dengan kebutuhan orang lain. lain halnya dengan perumahan masal yang dibangun oleh developer. disini pembeli yang harus menyesuaikan kebutuhan dan prioritasnya dengan bentuk rumah yang sudah jadi dan seragam.

  22. 25 abu fateh

    perlukah seorang perancang gambar meminta izin kepada penulis buku arsitek? klau diizinkan apakah sudah tidak melanggar undang-undang hak cipta karya arsitektur tersebut?

  23. @abu fateh: minta izin untuk menduplikasi, mencontoh atau dijadikan inspirasi? tentu perlu pak. bukunya sendiri tentu ada perlindungan hak ciptanya, dan kemungkinan besar karya-karya didalamnya juga. ada baiknya dibicarakan dan mencari info dari penulis buku bersangkutan. terima kasih sudah mampir disini, dan saya sangat menghargai sikap bapak terhadap hak cipta.
    salam, e.

  24. 27 abu fateh

    misalkan ada kasus seorang parancang bangunan merancang bangunannya sendiri sesuai dengan imajinasinya sendiri kemudian ada pihak lainnya menggugat dengan alasan kesamaan bentuk/plagiat dimana seorang perancang bangunan tersebut merancang tanpa adanya unsur kesengajaan mengingat design arsitektur yang beragam tentunya dapat memiliki unsur kesamaan walaupun tidak 100% persis sama inikan sangat rumit menurut saya. klau menurut pendapat anda gimana ?

  25. 28 abu fateh

    kemudian bagaimana solusi yang dapat dijadikan/prosedur keamanan daris segi hukum seseorang yang berprofesi dibidang rancang bangun supaya dapat terhindar dari kasus hukum/ dimana tempatnya ia mengkonsultasikan hal tersebut mengingat rentannya pelanggaran hak cipta ini. terima kasih sebelumnya.

  26. @abu fateh: kalau merancang bangunan sesuai imajinasi sendiri, maka kecil kemungkinan akan ada kesamaan bentuk. lihat diskusi diatas tentang substantial similiarity, yaitu bagaimana menduga apakah suatu karya merupakan duplikasi dari karya yang lain. konsultasi tentu dapat dilakukan dengan para ahli hukum, khususnya hukum-hukum hak cipta. dapat pula minta bantuan kepada ikatan arsitek indonesia (iai) apabila anda menduga memang ada potensi gugatan pelanggaran etika berkaitan dengan duplikasi.

  27. 30 putri

    saya ada pertanyaan sedikit mengenai hak cipta saya:
    begini ceritanya saya adalah arsitek yg bekerja pada sebuah perusahaan dengan posisi site manager (sedikit berbeda dengan tugas sy sebagai arsitek). kemudian di dalam perjalanan sy diminta untuk merubah gambar yg sudah ada dengan berbagai macam perubahan (lebih dari 75% perubahan), tentunya ini sangat berbeda dengan job desk saya sebagai seorang site manager. kemudian gambar saya dipakai dan terbangunlah bangunan sesuai dengan gambar saya.
    yang ingin saya tanyakan:
    1. apakah hasil karya tersebut bisa dikatakan hak karya cipta saya?
    2. saya tidak ada perjanjian sebelumnya dengan perusahaan (karena berbeda dengan tugas dan posisi saya sebagai site manager) bahwa saya harus mendesain ulang gambar yang sudah ada, apakah saya bisa meminta imbalan/royalti atas karya saya?
    3. jika seandainya perusahaan menolak memberikan jasa/imbalan/royalti dengan alasan sy sebagai karyawan tetap maka bisakan sy tempuh jalur hukum? serta kans untuk mendapatkan hak saya berapa %?
    atas tanggapannya sy ucapkan banyak2 terima kasih

    • 31 e

      @putri: kalau anda merasa mempunyai hak atas karya anda, dan serius ingin menggugat perusahaan anda sendiri, saya sarankan anda menghubungi ahli hukum/hak cipta. saya sendiri bukan ahli atau praktisi dalam bidang tersebut. good luck!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 26 other followers

%d bloggers like this: