sejauh pemahaman saya, kode etik arsitek merupakan kesepakatan bersama para arsitek dalam mengatur tata cara keseharian hidup dalam dunia praktik arsitektur. masyarakat arsitek di/terwakili melalui ikatan arsitek indonesia, dan kesepakatan aturan mainnya dimunculkan melalui kode etik dan kaidah tata laku profesi arsitek. ini baik, dan laras dengan pola serupa dimanapun di muka bumi ini.

pengawasan pelaksanaan kode etik dan kaidah tata laku, sebagaimana lazimnya, dilakukan oleh dewan etik (beberapa nama lain antara lain dewan kehormatan, majelis etik, dewan kode etik, dan sebagainya).

pertanyaan kemudian yang muncul adalah, apakah dalam menjalankan tugasnya dewan etik bersikap reaktif (baca: menunggu pengaduan dugaan pelanggaran etika), atau bisa bertindak aktif segera saat menduga ada potensi pelanggaran etika yang terjadi?

anda yang mampir disini dan membaca artikel pendek ini, bagaimana menurut anda?

 


Konsultan perencana (konsultan) ZERO ingin ikut dan mendapatkan proyek, tetapi persyaratan usahanya tidak memenuhi syarat. Konsultan KOSONG mempunyai usaha  yang memenuhi syarat tetapi tidak ikut dalam pengadaan proyek yang diinginkan oleh konsultan ZERO.

Konsutan ZERO kemudian menggunakan “bendera” konsultan KOSONG untuk ikut proses pengadaan proyek; ia berlaku aktif sejak awal sampai memenangkan lelang proyek sementara konsultan KOSONG berlaku pasif. Untuk “peminjaman bendera” ini disepakati sejumlah biaya kompensasi.

Pada saat pelaksanaan pekerjaan, tagihan imbalan jasa menggunakan konsultan KOSONG, termasuk pembayaran masuk ke rekening konsultan KOSONG.

Bagaimana keadaan seperti ini dalam pengaturan pengadaan barang dan jasa?

Status “pinjam bendera” tidak dikenal dalam berbagai peraturan pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Yang dikenal adalah status sub-kontraktor dan joint operation.

Apakah konsultan ZERO melakukan pelanggaran hukum, atau pelanggaran etika?


syarat mengikuti sebuah sayembara desain arsitektur, apalagi kalau sayembara proyek dan bukan sayembara gagasan, adalah memiliki sertifikat keahlian (ska). tanggapan yang banyak muncul kemudian kesangsian dan pertanyaan, apakah yang tidak memiliki ska kalah kreatif dibandingkan pemilik ska?

tidak ada kesangsian bahwa semua arsitek, dan calon-calon arsitek, memiliki kreatifitas luar biasa. questionnaire kecil di luar negeri bahkan menyatakan bahwa arsitek indonesia diakui sangat kreatif. masalahnya bukan soal kreatifitas. ini adalah pertanyaan etika.

adalah sangat tidak patut kalau tidak memiliki ska dan kemudian memenangkan sayembara maka serta merta ybs. akan melanggar hukum (re: undang-undang jasa konstruksi mewajibkan semua ahli dalam jasa konstruksi wajib bersertifikat). padahal, etika profesi arsitek indonesia mewajibkan arsitek tunduk dan menjunjung tinggi hukum.

.. dan berdasarkan pengetahuan bahwa setiap sayembara akan mensyaratkan kepemilikan ska, mengapa tidak mengambilnya? bukankah hal ini sebuah keniscayaan.

etika itu, kan, pilihan personal. tidak ada paksaan. hukum, dan peraturan, apa boleh buat, mempunyai daya paksa. seperti halnya surat ijin mengemudi (sim). sepandai apapun seseorang mengemudi, bila tidak mempunyai sim maka tidak berwenang berkendara di jalan umum bukan?


berbagi pemahaman dan pengalaman di dalam kelas etika profesi, menurut saya, tidak cukup hanya memberikan materi tentang etika profesinya saja. perlu diberikan pula situasi praktik profesi secara umum, faktual, sehingga lebih jelas keberadaan etika di dalam ranah praktik profesi.

selain itu, salah satu tujuan kuliah etika adalah memberikan wawasan tentang etika arsitek dalam berprofesi. oleh karena itu dapat dianggap seluruh peserta kuliah kelak akan berpraktik sebagai arsitek. dengan demikian maka penting untuk diberikan pemahaman tentang profesi dan sikap profesional. dan, tentu saja, beberapa aspek kunci dalam berpraktik, seperti antara lain, proyek arsitektur dan biro arsitek.

setelah mendapatkan gambaran umum tentang ranah profesi dan praktik arsitek(tur), maka keberadaan etika dalam praktik diharapkan menjadi lebih mudah dipahami. seluruh kaidah dasar, standar etika dan kaidah tata laku diberikan dan didiskusikan bersama berikut contoh-contoh kasus dan solusi yang terjadi.

pada dasarnya kelas etika profesi ini merupakan forum diskusi dan pembahasan kasus-kasus, untuk mengasah kepekaan nurani individual terhadap berbagai masalah yang diduga berkaitan dengan etika.


sekali lagi tentang sertifikat dan lisensi.

masyarakat pada umumnya membaca dua istilah ini sebagai hal yang sama. padahal, kalau didalami lebih jauh, keduanya berbeda. walaupun demikian keduanya memang memberikan hal yang sama untuk masyarakat, yaitu mereka akan mendapat “jaminan” bahwa pemilik sertifikat dan atau pemegang lisensi merupakan orang-orang yang bisa diyakini keahliannya dalam memberikan jasanya.

sejauh pemahaman saya, sertifikat adalah tanda bukti bahwa seseorang telah memenuhi syarat keahlian untuk berpraktik dalam bidang tertentu. sertifikat arsitek, dibaca sebagai pemegangnya adalah arsitek yang telah melalui assessment (pemeriksaan-pengujian) oleh para arsitek lainnya (peer review – review oleh sesama ahli), dinyatakan memenuhi syarat keahlian yang dituntut, dan dengan demikian dinilai mampu berpraktik sebagai arsitek. sertifikat adalah tanda bukti keahlian.

kita melihat contoh pada surat ijin mengemudi (sim). walaupun seseorang sudah bisa mengemudi, dan dinyatakan pandai mengemudi oleh, misalnya, lembaga kursus mengemudi, tetapi yang bersangkutan belum boleh membawa kendaraannya di jalan raya. ia harus memiliki sim terlebih dahulu. ini lisensi. karena seseorang sudah dinyatakan ahli, maka kepadanya bisa diberikan kewenangan untuk membawa kendaraan di area publik. lisensi arsitek serupa dengan pemahaman ini. karena ia sudah dinilai ahli dan cakap untuk berpraktik arsitektur, maka kepadanya bisa diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut. kewenangan ini diperlukan karena akan bekerja di, dan untuk, ranah publik, maka akan muncul pertanggungjawaban kepada publik berikut konsekuensi hukumnya. jadi lisensi adalah tanda bukti kewenangan.

dengan demikian menjadi jelas bahwa sertifikat dikeluarkan oleh asosiasi profesinya, dan lisensi diterbitkan oleh, dalam hal praktik arsitektur, pemerintah.

dalam hal sistem kepemerintahan belum mempunyai mekanisme lisensi, maka pada waktu terbatas dapat saja, misalnya, sertifikat juga dianggap sekaligus sebagai lisensi.


sesekali, arsitek menerima pekerjaan dengan jadwal yang tidak masuk akal. dengan latar belakang dan situasi berbeda-beda, pilihan yang dianggap lebih baik adalah menerima pekerjaan itu, dan kemudian membuat jadwal proyek dengan produk yang sesuai seperti yang diminta pemberi tugas.

prioritas pertama yang mungkin akan dilakukan adalah pengurangan layanan jasa arsitek, tetapi dengan usaha tetap mempertahankan kualitas pekerjaan pada layanan-layanan yang tidak dikurangi. walaupun demikian kerap kali hal ini juga tidak menolong kenyataan bahwa jadwal yang diberikan memang tidak masuk akal. hampir mustahil untuk dikerjakan.

pertanyaan etika-nya adalah bagaimana menyikapi kondisi demikian?


awal tahun, saya ingin berbagi cerita tentang sikap 2 arsitek muda, sama-sama populer , tetapi, menurut saya, sama-sama tidak peduli pada etika arsitek.

yang pertama adalah dua arsitek muda yang bekerja dalam studio yang sama, dan melakukan kesalahan etika yang sama pula, yaitu melakukan pemalsuan sertifkat keahliannya. bukan mereka sendiri yang melakukan pemalsuan itu, tetapi saya berpandangan karena sertifikat itu dibuat untuk dan atas nama mereka, sudah sepatutnya mereka bertanggung-jawab pada tindakan yang dilakukan.

yang kedua melakukan kesalahan etika karena membuat interpretasi sendiri pada peraturan bangunan. sederhana; tidak ada struktur bangunan apapun yang boleh dibangun di luar garis sempadan. tetapi dengan menganggap peraturan di kompleks perumahan itu “tidak jelas” dan “developernya” juga membolehkan, maka dengan kreatif ditambahkanlah ruang baru di luar garis sempadan.

saya selaku sejawat arsitek, mempunyai kewajiban untuk mengingatkan mereka tentang kesalahan (=pelanggaran) etika yang mereka lakukan. mudah-mudahan mereka memahami hal ini. menurut saya etika itu “dalem banget” dan pilihan nurani sendiri. dengan bersikap menjunjung tinggi etika, maka kita, mereka, punya integritas dan bisa dipercaya orang banyak.

btw, kalau bicara peraturan perundang-undangan, selain etika, mereka juga melakukan pelanggaran hukum.

nah!


Happy2016s