(r)uu arsitek

14Jun17

hari ini seluruh substansi rancangan undang-undang arsitek selesai dibahas melalui rapat panitia kerja (panja). panja merupakan gabungan dari anggota komisi v dpr dan para pejabat dari 5 kementerian/lembaga yang diketuai oleh kementerian pupr.

kami dari iai selalu berusaha hadir untuk mengikuti dan mengamati rapat-rapat pembahasan, dan kerap kali diminta masukannya mengenai masala-masalah berkaitan dengan arsitek, arsitektur dan banyak hal lain yang terkait.

alhamdulillah .. akhirnya uu arsitek akan segera terwujud setelah bertahun-tahun diangankan dan diusahakan (lihat posting saya yang lain tentang uu arsitek). kalau menuruti jadwal yang tadi disampaikan dalam rapat, 20 juni minggu depan rapat kerja komisi v dengan kementerian/lembaga, kemudian setelah reses dan libur lebaran, 4 juli dijadwalkan maju ke bamus dpr untuk diagendakan masuk ke sidang paripurna dan pengesahan uu arsitek pada kesempatan pertama.

mari kita lihat apakah jadwal tersebut dapat ditepati.

untuk sebagian, misalnya anggota komisi v dpr, pengesahan uu arsitek mungkin akhir dari sebuah perjalanan panjang. bagi kami, ini merupakan awal perjuangan baru untuk menata keprofesian arsitek di indonesia menjadi lebih baik. masih banyak hal yang perlu disiapkan. antara lain peraturan-peraturan yang diamanatkan oleh uu seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, pembentukan dan pengaturan dewan arsitek. juga pranata keprofesian yang lain, misalnya indemnity insurance dan sistem lisensi.

mudah-mudahan, untuk setiap perkembangan berikutnya, saya tidak lalai untuk menuliskannya disini.

hari ini, saya berhenti sampai disini dulu.

 

Advertisements

Di dunia profesi sudah dipahami bahwa seseorang diuji dan dinyatakan menjadi ahli oleh sesama ahli di bidang tersebut. Ini prinsip peer group. Melakukan peer review terhadap sesorang yang akan memasuki profesi dan praktik dalam bidang keahlian tertentu. Cara melakukan review bisa bermacam-macam, antara lain melalui ujian tertulis, ujian lisan sampai diminta melakukan presentasi terbuka.

Dengan pemahaman tersebut maka juga dapat dipahami bahwa seseorang patut melalui proses review untuk menjadi arsitek, di hadapan kelompok arsitek yang terpilih menjadi penguji.

Kelompok arsitek terpilih tersebut lazimnya dikenal sebagai Board of Architects atau Council of Architects. Kalau di Indonesia mungkin menjadi Dewan Arsitek atau Konsil Arsitek.

Perlu dipahami pula bahwa bila seseorang telah selesai pendidikan arsitektur, maka ia belum sepenuhnya dinilai siap untuk berpraktik sebelum diuji kemampuannya oleh dewn atau konsil arsitek. Selesai pendidikan bisa berarti dinilai sudah menguasai ilmu pengetahuan tentang arsitektur, tetapi belum memahami berbagai hal lain yang akan dihadapi pada saat berpraktik.

Cara yang lazim di dunia praktik arsitektur adalah melalui proses magang terlebih dahulu. Proses ini merupakan “jembatan” pengantar dari dunia akademis masuk ke dunia praktik.

Setelah menjalani proses magang maka ia dinilai sudah menguasai berbagai hal dasar untuk berpraktik, dan layak untuk ikut ujian di hadapan dewan atau konsil.

Dengan latar belakang proses seperti di atas, maka tidak bisa diabaikan keberadaan dewan atau konsil arsitek sebagai kelompok independen yang akan menguji seseorang menjadi arsitek. Maka dapat pula diterima bahwa, selain sosok arsiteknya, kehadiran dewan atau konsil arsitek menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses menjadi arsitek. Dua hal ini menjadi ruh pengaturan profesi arsitek. Dengan demikian maka kedua hal ini menjadi satu keharusan yang diatur melalui undang-undang arsitek.

 


Jumlah Arsitek

Sumber: website lpjk.net (per Jan 2017) dan data IAI

Arsitek terdaftar: Arsitek dengan sertifikasi kompetensi SKA + registrasi nasional

Arsitek Utama: 66 orang

Arsitek Madya: 5.663 orang

Arsitek Muda: 6.413 orang

Total: 12.142 orang

Arsitek tidak terdaftar: Arsitek tanpa SKA + tidak terregistrasi

< tidak ada data tersedia >

Rasio terhadap tenaga ahli jasa konstruksi keseluruhan

Arsitek: 12.142 orang

Sipil: 70.850 orang

Mekanikal: 6.603 orang

Elektrikal: 11.987 orang

Teknik Lingkungan: 7.429 orang

Manajemen Pelaksanaan: 22.973 orang

Total: 131.984 orang

Arsitek asing yang praktik di Indonesia

< tidak ada data tersedia >

Jumlah Kantor Arsitek dan Konsultan di Indonesia

Ref: Kantor dan Konsultan yang lazim Arsitek bekerja didalamnya

untitled

Jumlah Lulusan Pendidikan Arsitektur

Sumber: website forlap.dikti.go.id (data 2016), aptari.org dan data IAI

Pendidikan Tinggi Arsitektur di Indonesia

Jumlah keseluruhan: 166 Pendidikan Tinggi Arsitektur

Jumlah mahasiswa: 33.904 orang (per Okt 2016)

Asosiasi: APTARI (Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia)

Anggota APTARI: 89 Pendidikan Tinggi Arsitektur

Jumlah lulusan pendidikan Arsitektur

Data dari APTARI (per Jan 2017): Lulusan per tahun 8.410 orang

Prakiraan

Survey Pendidikan Tinggi Arsitektur ITB tahun 2011-2014 memberikan data bahwa lulusannya yang bekerja sebagai praktisi/profesional di bidang jasa arsitek sebesar 26,25%. Kalau angka ini dapat digunakan, maka jumlah lulusan Pendidikan Tinggi Arsitektur anggota APTARI yang bekerja/berpraktik sebagai arsitek per tahun 2.208 orang.


happy2017


sejauh pemahaman saya, kode etik arsitek merupakan kesepakatan bersama para arsitek dalam mengatur tata cara keseharian hidup dalam dunia praktik arsitektur. masyarakat arsitek di/terwakili melalui ikatan arsitek indonesia, dan kesepakatan aturan mainnya dimunculkan melalui kode etik dan kaidah tata laku profesi arsitek. ini baik, dan laras dengan pola serupa dimanapun di muka bumi ini.

pengawasan pelaksanaan kode etik dan kaidah tata laku, sebagaimana lazimnya, dilakukan oleh dewan etik (beberapa nama lain antara lain dewan kehormatan, majelis etik, dewan kode etik, dan sebagainya).

pertanyaan kemudian yang muncul adalah, apakah dalam menjalankan tugasnya dewan etik bersikap reaktif (baca: menunggu pengaduan dugaan pelanggaran etika), atau bisa bertindak aktif segera saat menduga ada potensi pelanggaran etika yang terjadi?

anda yang mampir disini dan membaca artikel pendek ini, bagaimana menurut anda?

 


Konsultan perencana (konsultan) ZERO ingin ikut dan mendapatkan proyek, tetapi persyaratan usahanya tidak memenuhi syarat. Konsultan KOSONG mempunyai usaha  yang memenuhi syarat tetapi tidak ikut dalam pengadaan proyek yang diinginkan oleh konsultan ZERO.

Konsutan ZERO kemudian menggunakan “bendera” konsultan KOSONG untuk ikut proses pengadaan proyek; ia berlaku aktif sejak awal sampai memenangkan lelang proyek sementara konsultan KOSONG berlaku pasif. Untuk “peminjaman bendera” ini disepakati sejumlah biaya kompensasi.

Pada saat pelaksanaan pekerjaan, tagihan imbalan jasa menggunakan konsultan KOSONG, termasuk pembayaran masuk ke rekening konsultan KOSONG.

Bagaimana keadaan seperti ini dalam pengaturan pengadaan barang dan jasa?

Status “pinjam bendera” tidak dikenal dalam berbagai peraturan pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Yang dikenal adalah status sub-kontraktor dan joint operation.

Apakah konsultan ZERO melakukan pelanggaran hukum, atau pelanggaran etika?


syarat mengikuti sebuah sayembara desain arsitektur, apalagi kalau sayembara proyek dan bukan sayembara gagasan, adalah memiliki sertifikat keahlian (ska). tanggapan yang banyak muncul kemudian kesangsian dan pertanyaan, apakah yang tidak memiliki ska kalah kreatif dibandingkan pemilik ska?

tidak ada kesangsian bahwa semua arsitek, dan calon-calon arsitek, memiliki kreatifitas luar biasa. questionnaire kecil di luar negeri bahkan menyatakan bahwa arsitek indonesia diakui sangat kreatif. masalahnya bukan soal kreatifitas. ini adalah pertanyaan etika.

adalah sangat tidak patut kalau tidak memiliki ska dan kemudian memenangkan sayembara maka serta merta ybs. akan melanggar hukum (re: undang-undang jasa konstruksi mewajibkan semua ahli dalam jasa konstruksi wajib bersertifikat). padahal, etika profesi arsitek indonesia mewajibkan arsitek tunduk dan menjunjung tinggi hukum.

.. dan berdasarkan pengetahuan bahwa setiap sayembara akan mensyaratkan kepemilikan ska, mengapa tidak mengambilnya? bukankah hal ini sebuah keniscayaan.

etika itu, kan, pilihan personal. tidak ada paksaan. hukum, dan peraturan, apa boleh buat, mempunyai daya paksa. seperti halnya surat ijin mengemudi (sim). sepandai apapun seseorang mengemudi, bila tidak mempunyai sim maka tidak berwenang berkendara di jalan umum bukan?


berbagi pemahaman dan pengalaman di dalam kelas etika profesi, menurut saya, tidak cukup hanya memberikan materi tentang etika profesinya saja. perlu diberikan pula situasi praktik profesi secara umum, faktual, sehingga lebih jelas keberadaan etika di dalam ranah praktik profesi.

selain itu, salah satu tujuan kuliah etika adalah memberikan wawasan tentang etika arsitek dalam berprofesi. oleh karena itu dapat dianggap seluruh peserta kuliah kelak akan berpraktik sebagai arsitek. dengan demikian maka penting untuk diberikan pemahaman tentang profesi dan sikap profesional. dan, tentu saja, beberapa aspek kunci dalam berpraktik, seperti antara lain, proyek arsitektur dan biro arsitek.

setelah mendapatkan gambaran umum tentang ranah profesi dan praktik arsitek(tur), maka keberadaan etika dalam praktik diharapkan menjadi lebih mudah dipahami. seluruh kaidah dasar, standar etika dan kaidah tata laku diberikan dan didiskusikan bersama berikut contoh-contoh kasus dan solusi yang terjadi.

pada dasarnya kelas etika profesi ini merupakan forum diskusi dan pembahasan kasus-kasus, untuk mengasah kepekaan nurani individual terhadap berbagai masalah yang diduga berkaitan dengan etika.