sibp & iptb

21Jan08

SIBP berubah menjadi IPTB.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jakarta No.132/2007, Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) yang sudah berlaku sejak pertengahan tahun 70-an, sekarang berubah menjadi Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB).

IPTB diwajibkan bagi seorang ahli yang akan melakukan pekerjaan perencanaan, pengawasan pelaksanaan, pemeliharaan dan pengkajian teknis bangunan. Walaupun secara keseluruhan surat izin ini hanya meliputi pekerjaan konsultan, pembagian golongan ini sebelumnya tidak dikenal pada SIBP. Izin pekerjaan pemeliharaan bangunan dan pengkajian teknis bangunan sebelumnya tidak ada, dan izin pekerjaan pengawasan dulu dianggap cukup dengan izin (baca: SIBP) yang sama dengan pekerjaan perencanaan.

Bidang keahlian yang dimaksud oleh IPTB meliputi arsitektur bangunan, struktur bangunan dan instalasi bangunan, sama seperti waktu SIBP. Permohonannya juga tetap diajukan kepada Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) dengan syarat mengisi (1) formulir permohonan, (2) fotokopi KTP, (3) pasfoto dan (4) rekomendasi dari Asosiasi Profesi. IPTB berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Berbeda dengan SIBP, tenaga ahli warga negara asing dapat mengajukan permohonan IPTB. Syaratnya, tenaga ahli asing tersebut sudah harus bekerja dalam perusahaan berbadan hukum Indonesia, atau perusahaan induk di luar negeri tetapi mempunyai cabang berkedudukan di Jakarta. Dalam berpraktik di Jakarta, tenaga ahli asing harus bermitra dengan tenaga ahli Indonesia pemegang IPTB.

Ada 3 pasal didalam peraturan ini yang mengatur kewajiban, larangan dan tanggung jawab. Beberapa hal yang utama dalam pasal-pasal tersebut antara lain adalah kewajiban untuk mematuhi kode etik profesi dan dilarang memindahtangankan IPTB kepada pihak lain dengan cara atau dalam bentuk apapun. Kewajiban ini jelas ditujukan untuk menghindari praktik jual beli tandatangan (“signer”) seperti yang kerap terjadi pada SIBP. Sanksi untuk pelanggaran peraturan ini berjenjang sejak peringatan tertulis, pembekuan, sampai pencabutan IPTB.

Bagi arsitek, ada pertanyaan tentang peran dan tanggung-jawabnya untuk pengawasan berkala. Pekerjaan ini merupakan kewajiban yang melekat bersama pekerjaan perencanaan, sementara pada peraturan ini ditegaskan adanya IPTB untuk pekerjaan pengawasan. Selayaknya harus ada penjelasan mengenai hal tersebut secara detail khususnya mengenai hak dan kewajiban dalam IPTB pengawasan. Apakah IPTB pengawasan dapat dianggap sama seperti pekerjaan pengawasan terpadu versi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), dan dapat berjalan bersama pengawasan berkala oleh arsitek perencana? Dengan kata lain, lingkup IPTB pengawasan adalah mengawasi proses konstruksi secara teknis bangunan, skedul dan monitor anggaran, sedangkan pengawasan berkala dilakukan arsitek perencana untuk memastikan bahwa yang dibangun sesuai dengan yang direncanakannya. Perubahan-perubahan akibat kondisi lapangan, penggantian program ruang atau permintaan perubahan lainnya oleh pemberi tugas tetap menjadi tugas arsitek perencana.



11 Responses to “sibp & iptb”

  1. 1 bravo

    ada info mengenai tempat pengajuan iptb (p2b) untuk depok dan jakarta selatan?

  2. 2 e

    silakan kontak sekretariat iai jakarta di gedung jakarta design centre lt.7, 021-5304719.

  3. 3 M. Nur

    kisaran berapa mengurus IPTB kalau untuk konsultan instalasi bangunan untuk daerah jakarta dan syarat no 4 rekomendasi dari Asosiasi Profesi. mengurus dimana y ?
    mohon jawaban

  4. 4 e

    @ m.nur: untuk biaya resmi dan rekomendasi, silakan hubungi asosiasi profesi bersangkutan. anda bergabung dalam asosiasi profesi mana?

  5. 5 edison manurung

    apakah perbedaan iptb dengan SKA ?

  6. 6 edison manurung

    Apakah Sertifikasi Keahlian (SKA) belum cukup untuk perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan ?, toh ketika uji kompetensi mendapatkan SKA sudah dijelaskan ?, … atau apakah legalitas LPJKN di ragukan oleh Pemerintah ? dalam hal ini P2B – DKI jakarta ? atau pemda lainnya ? ,…

  7. 7 e

    ska: sertifikat tanda keahlian dari pemegang sertifikat tersebut.
    iptb: lisensi praktik atau ijin bekerja yang diberikan kepada ahli jasa konstruksi. seseorang dinyatakan sebagai ahli jasa konstruksi apabila sudah memiliki ska.

    lisensi hanya diberikan kepada ahli saja, dengan demikian penerbit lisensi (dalam hal ini pemprov dki jakarta) mendapat “jaminan” bahwa yang bekerja di jakarta adalah para ahli. lisensi, dalam hal ini iptb, lebih kepada urusan tertib pembangunan, perpajakan dan pihak-pihak yang bertanggungjawab. kelaziman ini terdapat dimana-mana di manca negara walaupun harus diakui belum berjalan seperti yang seharusnya di indonesia. contoh pada profesi lain adalah dokter. para dokter juga harus bersertifikat sebelum eligible untuk mendapatkan ijin praktik.

  8. 8 ricci fernando

    Iptb diwajibkan secara nasional atau hanya wilayah DKI aja pak ?

  9. berapa biaya perkiraan u memperpanjang iptb?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: