undang-undang arsitek 02

06Feb08

Sudah cukup lama para arsitek membicarakan perlunya sebuah payung hukum setingkat undang-undang. Kerap kali diperdebatkan baik melalui milis maupun seminar-seminar, dan kita memperoleh banyak alasan dan banyak contoh yang mendukung terbitnya Undang-Undang Arsitek (UU-Ars).

Saya pikir keinginan ini memang baik karena kemudian, sesuai dengan keahliannya, arsitek dapat membantu melindungi tata ruang nusantara, sumber daya alam, lingkungan hidup, cagar budaya dan masyarakat pengguna jasa arsitek. Dengan kehadiran UU-Ars, masyarakat bisa mendapatkan hasil pekerjaan arsitektur yang lebih tertib, lebih baik dengan kepastian hukum untuk mendapatkan pertanggungjawaban ahlinya secara profesional. Di sisi lain, dengan perlindungan hukum yang jelas tentu para arsitek dapat bekerja dengan lebih tenang dan pada akhirnya akan menghasilkan karya-karya yang lebih baik.

Belum ada survey yang memadai tentang berapa besar jumlah arsitek, atau berapa banyak sarjana arsitektur di Indonesia yang berpraktek sebagai arsitek. Informasi umum yang ada adalah perkiraan angka antara 8~15% sarjana arsitektur yang berpraktek sesuai dengan jalur pendidikannya. Bukan angka yang besar, apalagi kalau dikaitkan dengan mahalnya pendidikan (arsitektur). Dengan demikian maka UU-Ars juga dapat dilihat sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia dengan keahlian bidang arsitektur/rancang bangun. Bukankah negara ini membutuhkan data dan ketersediaan tenaga ahli lokal untuk membangun?

Sementara itu kalangan arsitek sendiri juga perlu meningkatkan diri supaya tujuan besar diatas menjadi realistis untuk dicapai. Beberapa masalah yang menurut saya perlu dilakukan adalah antara lain peningkatan kompetensi, memperluas jejaring institusional, membangun international recognition and reciprocity, serta yang paling penting meningkatkan pendidikan arsitektur.

Dari keberadaan peraturan-peraturan yang berkait langsung dengan profesi arsitek, saya melihat keberadaan UU-Ars akan melengkapi pilar-pilar hukum yang sudah ada. Pilar yang pertama adalah kepranataan yang mengatur hubungan kerja dan penyelenggaraan kerjasama para pihak yang bertanggungjawab dalam proses pembangunan. Di Indonesia, kepranataan ini terwujud dalam bentuk Undang-Undang No. 18/ tahun1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK). Pilar kedua adalah kepranataan yang mengatur obyek/materi dalam konteks jasa konstruksi, dalam hal ini adalah bangunan gedung dan lingkungan binaan (built environment). Kepranataan ini di Indonesia terwujud dalam bentuk Undang-Undang No. 28/ tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG). Pilar ketiga adalah kepranataan yang mengatur subyek/para pelaku, yang dalam hal ini adalah arsitek (dan insinyur). Kepranataan ini belum ada di Indonesia, yang lazim di berbagai negara dikenal sebagai Architect’s Act dan Engineer’s Act.

Hal lain yang juga belum ada di Indonesia tetapi sangat penting dalam kelaziman praktik arsitektur adalah perlindungan asuransi keprofesian (professional indemnity insurance/professional liability insurance). Yang dimaksud adalah asuransi terhadap adanya kemungkinan gugatan dari pengguna jasa atau publik. Keberadaan asuransi jenis ini pada saatnya akan menjadi faktor penting mengingat keterkaitannya dengan peraturan yang disyaratkan dalam UUJK dan UUBG, khususnya pasal-pasal yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab ahli termasuk Arsitek.

Dari berbagai masalah yang mengemuka, sekurang-kurangnya UU-Ars dapat mengatur hal-hal antara lain tentang:
– Profil arsitek dan praktik arsitektur
– Kompetensi dasar arsitek profesional
– Pendidikan arsitektur
– Pemagangan dan praktik kerja
– Registrasi nasional dan lisensi praktik
– Pengembangan profesional berkelanjutan
– Praktik lintas batas
– Hak atas kekayaan intelektual/copyright
– Peran asosiasi profesi arsitek
– Hak, kewajiban dan tanggung jawab arsitek berikut sanksi-sanksi.

.

posting lain berkaitan dengan undang-undang arsitek [disini] dan [disini]



7 Responses to “undang-undang arsitek 02”

  1. 1 laras

    Undang-Undang Arsitek menurut saya harus bisa melindungi para arsitek. Sekarang kayaknya gak ada perlindungan profesi yang memadai, semuanya hanya dicover melalui kontrak kerja saja padahal kontrak kerja hanya menyangkut urusan sejauh lingkup kerja, waktu, fee dan sanksi keterlambatan. Tidak otomatis melindungi karya arsitek misalnya dari penjiplakan atau tanggung jawab kedepan sampai 20 tahun seperti yang diminta oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi.
    Persyaratan tentang biro arsitek juga mungkin perlu diatur? Apakah boleh suatu biro arsitek merangkap jadi kontraktor atau perdagangan umum? Setahu saya, diluar negeri pendirian biro arsitek diatur khusus.

  2. 2 e

    ya, mbak (?) laras. justru karena itulah maka makin dirasa penting adanya sebuah undang-undang arsitek. tapi menurut saya tidak kalah penting adalah keberadaannya justru lebih melindungi masyarakat dan pengguna jasa arsitek. mereka akan mendapat jaminan (sesuai undang-undang) bahwa mereka akan mendapatkan layanan jasa arsitektur dari ahlinya, bukan dari orang-orang yang mengaku arsitek. idealnya, undang-undang ini mestinya juga bisa mengatur bagaimana arsitek bisa menjunjung tinggi kebudayaan indonesia.
    tentang pengaturan biro arsitek, hmm … mungkin perlu juga ya, untuk kepentingan para arsiteknya, dan menegaskan siapa (perorangan, biro) yang eligible untuk praktik arsitek.
    terima kasih atas tanggapannya.

  3. ….sekiranya undang-undang yang akan dikeluarkan nantinya seperti halnya dengan undang-undang profesi dokter, yang betul-betul di patuhi dan arsitek harus juga menjalani pendidikan ke profesian arsitek, sebelum terjun secara profesional……….

  4. 4 laras

    ya, biasanya di negeri tercinta ini walaupun ada peraturan dan undang-undang tetapi law enforcement ‘nggak jalan .. semoga undang-undang arsitek bisa berjalan efektif. terima kasih.

  5. 5 fajar

    wah ini yang saya tunggu2, memang selama ini profesi arsitek memang gak jelas, gak ada ijin praktek, gak seperti dokter, notaris, guru,.arsitek jadi terlunta-lunta, masyrakat bisa bangun rumah tanpa jasa arsitek, atau arsitek cuman jadi drafter owner, akhirnya bangunan jadi semrawut, tidak berbudaya,.tidak manusiawi,.tidak hemat energi maupun ramah lingkungan,. tapi arsitek selama ini tak berdaya,.masalah fee saja tarifnya gak jelas Rp.10rb/m2 saja masih ditawar katanya mending buat beli semen, padahal klo dipikir sdh lebih murah ketimbang ongkos borong tenaga tukang pasang keramik. akhirnya mending hijrah keprofesi lain saja.

  6. 6 Ngglosor Madhep Wetan

    Banyak yg jadi Pe-Er IAI sekarang (dan dari dulu🙂 ) ya Pak Endy ? Sepertinya IAI selalu punya masalah klasik mengenai bagaimana melakukan rekrutmen Arsitek Tradisional (yg tanpa ska, apalagi IPTB), sebelum sampai kepada goal undang2 profesi arsitek.

    Segala usaha untuk melakukan sosialisasi & penetrasi diupayakan untuk sebanyak mungkin Arsitek2 Tradisional tadi bersedia masuk ke dalam IAI. Arsitek yg anggota IAI adalah Arsitek Profesional, begitulah paradigma jargon yg saya rasakan.

    Memang kenyataannya masih banyak jumlah Arsitek Tradisional, dan kelihatannya mereka enggan untuk bergabung ke dalam corpus IAI. Mengapa ? Menurut mereka [hasil bincang2 saya dg beberapa dari mereka] : Apa gunanya ikut IAI ? Standar honorarium IAI tidak bisa digunakan, tidak ada sistem perlindungan bagi anggota IAI yg ‘nganggur’, pun pemilik IPTB resmi tetap saja kalah ‘bertarung’ dg para signer (mafia tanda-tangan) P2B kecamatan, dan sebagainya …

    Miris yaa ? Sementara IAI berharap agar para Arsitek Tradisional bergabung ke dalamnya agar ikatan profesi Arsitek semakin menjadi lebih solid, di sisi lain para Arsitek Tradisional menuntut IAI sebagai ‘regulator hukum profesi’ (seperti Ikatan Dokter Indonesia) yg memiliki segala kekuasaan atasnya. Jadi kesulitannya sama seperti memilih ayam atau telur, mana yg keluar duluan ?

    Untuk membuat usulan Undang2 profesi Arsitek memang dibutuhkan barisan yg kuat dari para Arsitek sendiri, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dari yg kuantitas dulu, perjuangan para pengurus IAI dari waktu ke waktu untuk menjaring anggota baru & mempertahankan anggota lama (yg mungkin expired) terus-menerus dilakukan tanpa kenal lelah. Semua opsi yg memungkinkan dilakukan. Pun termasuk mengadakan paket2 yg sebenarnya memudahkan para Arsitek sibuk untuk melakukan kewajiban profesionalnya.

    Usaha IAI untuk melakukan penetrasi di kalangan Arsitek kira saya cukup dahsyat. Masalah yg saya tangkap di lapangan adalah justru masyarakat belum bisa menghargai IAI, sebagaimana menghargai IDI. Pun masyarakat lebih menerima model mafia tanda-tangan P2B kecamatan (untuk rumah2 tinggal), daripada Arsiteknya memperjuangkan IPTB miliknya sebagai salah satu aspek legal di dalam pembangunan suatu projek : “Ah Mas, pakai yg di kecamatan saja, ndak apa saya bayar lebih dikit, dari pada pakai punya Mas, hasilnya malah lama …. “.

    Kejadian2 seperti di atas dapat menimbulkan preseden tidak baik bagi profesi Arsitek.

    Jika IAI sudah melakukan penetrasi di kalangan Arsitek, sudahkah IAI melakukan penetrasi ke dalam pasar profesi Arsitek, yakni masyarakat ? Menurut saya ini penting untuk dilakukan, bahwa masyarakat perlu disadarkan akan pentingnya kode etik profesi Arsitek yg jasanya akan mereka manfaatkan. Bahwa merancang & membangun itu tidak bisa sembarangan. Bahwa ada pagar yg menjaga Klien, pun menjaga Arsitek, dan lain sebagainya.

    Penetrasi ke dalam masyarakat bisa melalui banyak cara. Selama ini IAI menggunakan media Internet, itu sangat bagus. Namun jangkauannya kira saya sebaiknya diperluas lagi, mungkin dapat melalui media massa : majalah, koran, dsb.

    Mungkin tidak perlu lewat tulisan2 yg menggugah intuisi akademik pembaca, mungkin bisa melalui sekotak iklan yg berbunyi : MEMILIH ARSITEK ? JANGAN YANG ASAL-ASALAN DOOONG…. PILIH YANG PROFESIONAL* !!!

    *Profesional berarti memiliki sertifikasi keahlian arsitek yg diakui IAI

    atau

    PAKAI ARSITEK ASAL-ASALAN, BANGUNAN ANDA BISA TERANCAM BAHAYA !!!
    GUNAKAN ARSITEK PROFESIONAL

    Ada banyak cara menciptakan jargon2 untuk meng-edukasi masyarakat. Medianya jangan hanya yg kelas atas, kelas lampu merah pun kalau perlu disambar juga. Supaya banyak lapisan masyarakat dapat dijangkau dg jargon2 ini.

    Kalau perlu IAI membuat program Arsitek Murah (di luar daftar honorarium Arsitek di dalam IAI) sehingga di media grass-root dapat di pasang iklan : SIAPA BILANG ARSITEK PROFESIONAL ITU MURAH* ???

    *Syarat & ketentuan berlaku ….. hahahahaha……

    Penetrasi ke dalam masyarakat itu penting supaya terjadi korelasi yg kuat antara Masyarakat – Arsitek – Regulator (P2B). Pengaruh masyarakat yg concern akan status keprofesionalan Arsitek, saya yakin dapat mendorong lebih banyak lagi Arsitek yg bergabung ke dalam IAI karena peduli akan status keprofesionalannya.

    IAI masih harus berlari mengejar saudara tua-nya, IDI yg dahulu kala bernama Vereniging van lndische Artsen berdiri di tahun 1911. Penetrasi sosial IDI dilakukan di berbagai lapisan masyarakat, bahkan melalui jalur politik pun dilakukan – terutama di jaman dr. Wahidin & dr. Tjipto Mangunkusumo. Pokoknya tren penetrasi sosial yg berlaku saat itu, ya dilakukan. Kalau tren-nya politik, yaa lewat politik. Sehingga masyarakat luas tahu keberadaan & fungsi IDI.

    Mungkin IAI bisa menengarai tren penetrasi sosial yg berlaku saat ini. Dengan kapasitas para pengurus & para tokoh yg ada, saya percaya IAI dapat melakukannya dengan bagus.

    Jangan sampai terjadi seperti ini :

    “Saya Arsitek Profesional Pak…. ”
    ‘Lho apa buktinya jij Arsitek Profesional … ??’
    “Saya anggota IAI Pak”
    ‘Hlooo…. Anda Akuntan ? IAI kan Ikatan Akuntan Indonesia …. Anda Arsitek apa Akuntan sih … ???’
    🙂
    Salam hangat
    Dan Tetap Semangat !!!

  7. 7 e

    @madhep wetan: terima kasih .. memang iai harus mulai melihat dan “berteriak” keluar .. selain tuntutan ini lazim bagi sebuah organisasi yang modern, dengan jumlah asosiasi yang bertumbuh luar biasa -organisasi serius maupun abal-abal- kalau tidak ngomong maka tidak dikenal apa yang dilakukannya .. bukankah demikian? berminat bantu?
    btw, fyi saat ini di iai sedang menjalankan program besar yaitu merampungkan visi iai untuk (setidaknya) 50 tahun kedepan. saya menyadari bahwa iai sudah tumbuh dan berkembang baik selama 50 tahun ini, tetapi perubahan lingkungan dan tantangan kedepan membuat iai harus siap untuk terus melengkapi dirinya, termasuk, apabila diperlukan, merevisi dasar-dasar organisasinya ..

    salam, e.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: