arsitek pegawai negeri

02Apr08

Waktu lagi googling kemarin ketemu hal ini. Lumayan surprise karena 43 tahun lalu sudah ada peraturan yang melarang pegawai negeri menjadi arsitek. Saya petik sebagian kecil dari peraturan berbentuk undang-undang tersebut ..


Undang-Undang No.18/1965 Tentang POKOK POKOK PEMERINTAHAN DAERAH
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Tanggal:1 SEPTEMBER 1965 (JAKARTA)

– Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.
– Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian.

Anggota Badan Pemerintah Harian tidak boleh:

  • dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan atau tidak melakukan tindakan yang hanya menguntungkan dan/atau mendahulukan kepentingan partainya, sesuatu golongan atau sesuatu partai, sehingga merugikan kepentingan Pemerintah dan Rakyat Daerah;
  • merangkap menjadi Sekretaris Daerah dan Pegawai yang bertanggung jawab tentang keuangan kepada Daerah yang bersangkutan;
  • merangkap menjadi adpokat, pokrol atau kuasa dalam perkara hukum, dalam mana Daerah itu tersangkut;
  • ikut memberikan pertimbangan mengenai penetapan atau pengesahan perhitungan sesuatu badan yang ada sangkut-pautnya dengan keuangan Daerah, dalam mana ia duduk sebagai pengurus;
  • langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam pacht dibawah tangan mengenai sesuatu milik Daerah ataupun ikut serta dalam pembelian suatu tuntutan yang membebani Daerah yang sedang dalam sengketa;
  • merangkap menjadi arsitek atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan langsung dengan Daerah yang bersangkutan dan mendatangkan keuntungan baginya;
  • merangkap jabatan-jabatan lain yang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Undang-undang ini barangkali sudah tidak berlaku lagi, apalagi sekarang sudah ada otonomi daerah dengan undang-undangnya sendiri. Tetapi yang menarik adalah ada perhatian yang besar untuk tidak merangkap jabatan yang tentunya, antara lain, untuk menghindari conflict of interest, dan dituangkan kedalam sebuah undang-undang. Apakah karena presidennya saat itu juga seorang arsitek? Walaupun demikian, saat ini ada masalah yang mirip, yaitu arsitek yang bekerja sebagai pegawai negeri. Bagaimana perannya, dan dengan makin berkembangnya masalah kebijakan pembangunan, tentu diperlukan keahlian tertentu untuk hal tersebut bukan?

Apakah (sarjana) arsitek(tur) yang bekerja di pemerintahan tetap dilihat sebagai arsitek profesional? Apakah yang bersangkutan, sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi, harus memegang sertifikat keahlian seperti arsitek praktisi? Apakah pekerjaan yang dilakukan dalam jabatannya mengikuti lingkup dan tahapan pekerjaan arsitek seperti kelaziman? Kalau berbeda, dimana core perbedaannya?

Hmm .. kayaknya mesti googling lagi untuk belajar bagaimana negara lain mengatur hal-hal berkaitan dengan government architect ini ..



5 Responses to “arsitek pegawai negeri”

  1. Ini sebenarnya menarik pak, beberapa hari lalu sahaya berdiskusi dengan rekan pengurus IAI Jakarta yang memberikan keterangan bahwa pegawai Pemda DKI Jakarta, khususnya P2B boleh mendapatkan sertifikasi arsitek.

    Tentu sahaya berkeberatan aparat P2B mendapatkan sertifikat karena pertimbangan :
    – P2B seharusnya hanya menjadi wasit tidak boleh menjadi pemain
    – Harus ada pembaharuan, sehingga hal-hal seperti calo perizinan, dengan arsitek yang sekedar menjadi “signer” tidak lagi marak. Jadi ini dapat menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan profesi kita.
    – aparat pemda seperti tidak membutuhkan sertifikasi karena tidak bekerja sebagai arsitek, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai pegawai pemda dan memulai karir sebagai arsitek.

    tentu itu hanya pemikiran sahaya saja dan tentunya subjektif.

    salam,

    ariko

  2. 2 e

    bung ariko, dasar pemikiran kita tampaknya serupa. mudah-mudahan ada yang berkenan memberikan pandangan dari sisi government architect supaya kita bisa tahu dari angle yang berbeda ..

  3. 3 Juhara

    Saya kira hal ini kita perlu sampaikan kembali ke Hari Sasongko / P2B untuk dijadikan kompilasi peraturan yang perlu menjadi referensi Perda/Pergub. Biro Hukum mereka yang akan menentukan hal ini masih berlaku atau tidak.

    Salam,
    Juhara

  4. 4 MANGDE

    PEGAWAI NEGERI SEBETULNYA BUKAN HANYA YANG DI PEMEINTAHAN. pegawai negeri banyak yang di kampus. ada berapa kampus negei dengan sekian banyak dosennya tentu yang mengajar di jurusan arsitektur, ya, sarjana arsitek juga. apa kita2 juga tidak boleh jadi arsitek? atau sekedar memegang sertfikat keahlian sebagai arsitek. bukankah sertifiakat adalah bukti dan pengakuan terhadap keahlian seseorang?

  5. 5 e

    @ mangde: gak soal kok kalau dosen arsitektur memiliki sertifikat keahlian. saat ini, sejauh yang saya ketahui, sudah cukup banyak yang memiliki sertifikat. inti dari posting saya adalah, 1/ bahwa ternyata 43 tahun lalu sudah pernah ada aturan yang berkaitan dengan dan menyebut langsung kepada arsitek. hal ini baru terulang kembali pada tahun 1999 melalui undang-undang jasa konstruksi. 56 tahun kemudian! 2/ pengaturan adalah untuk menghindari conflict of interest.

    salam, e.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: