pph jasa konstruksi

10Aug08

yang belum saya mengerti, seperti yang tertulis di artikel ini, adalah mengapa pph untuk penyedia jasa perencanaan dan pengawasan (4%-6%) lebih tinggi dari pph untuk kontraktor (2%-4%) … hal lain adalah tentang laba usaha perencana dan pengawas jasa konstruksi. pada perhitungan biaya konsultan (perencana dan pengawas), lazimnya tidak pernah muncul kata laba/keuntungan -tidak seperti halnya pada kontraktor- diakhir perhitungan. semua angka yang muncul merupakan biaya-biaya operasional baik sebagai biaya langsung maupun tak langsung …

Tarif PPh Final Jasa Konstruksi 2%-6%
Kontan, 8 Agustus 2008

Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi terkena tarif tertinggi.

Akhirnya, pemerintah menerbitkan juga beleid untuk memungut pajak penghasilan (PPh) final kepada pelaku usaha jasa konstruksi. Akhir Juli lalu, pemerintah telah merilis Peraturan Pemerintah (PP) No.51 Tahun 2008 tentang PPh Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi tersebut.

Pemerintah menetapkan PPh final atas usaha jasa konstruksi dengan besaran tarif progresif atau bertingkat. Pemerintah membedakan tarif ini berdasarkan kualifikasi usaha yang dimiliki pelaku usaha jasa konstruksi. Adapun tarif PPh ini berjenjang mulai dari 2% hingga 6%.

Tarif PPh final 2% berlaku buat penyedia jasa konstruksi berkualifikasi usaha kecil. Sedangkan penyedia jasa berkualifikasi usaha menengah dan besar, keduanya terkena tarif PPh final sebesar 3%. Buat penyedia jasa yang belum mengantongi kualifikasi usaha akan terkena tarif 4%.

Untuk kegiatan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, mereka yang berkualifikasi usaha terkena tarif PPh 4%. Sedangkan tarif tertinggi sebesar 6%, berlaku buat penyedia jasa perencanaan dan pengawasan yang tidak memiliki kualifikasi.

Direktur Perpajakan I Ditjen Pajak Departemen Keuangan Djonifar Abdul Fatah menjelaskan, alasan pembedaan tarif ini demi prinsip keadilan. Djonifar mengibaratkan adanya fasilitas berbeda untuk pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak. “Kalau tidak bagaimana orang bisa terdorong untuk memiliki sertifikat dengan memenuhi kualifikasi usaha?” ucap Djonifar, Kamis (7/8).

Tak ada lagi pemerasan

Pelaku jasa konstruksi pun senang karena tarif ini merupakan hasil kesepakatan antara asosiasi dengan pemerintah. Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Agus Kartasasmita mengatakan, tarif itu disepakati sejak medio 2008. “Jadi, penyedia jasa yang tidak memenuhi kualifikasi, ya harus kena pajak lebih tinggi. Karena mereka ini melanggar aturan,” kata Agus.

Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Malkan Amin menambahkan, peraturan ini akan meningkatkan kedisiplinan pelaku jasa konstruksi untuk membayar pajak. “Pengenaan tarif final akan menghilangkan kesempatan aparat pajak memeras pelaku jasa konstruksi,” kata Malkan.

Banyak pengusaha yang belum memahami peraturan baru

Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan punya pekerjaan rumah yang berat menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.51 Tahun 2008 tentang PPh Final untuk Jasa Konstruksi. Walau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani peraturan ini sejak akhir Juli 2008, namun pelaku usaha jasa konstruksi belum banyak yang mengetahui. Padahal, para pelaku usaha jasa konstruksi sangat menanti adanya PP tersebut.

Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Agus Kartasasmita mengaku senang aturan ini akhirnya resmi berlaku. Untuk itu dia berharap pemerintah segera mensosialisasikan isi dari PP tersebut. “Kalau perlu, kami yang akan datang kesana untuk meminta penjelasan yang mendalam,” kata Agus (7/8).

Masih tunggu kepastian

Agus berharap pemerintah memberi penjelasan yang gamblang soal masa berrlaku efektif PP 51/2008. Pengusaha ingin mengetahui teknis pelaksanaan aturan ini di lapangan.

Berdasar salinan PP yang diterima KONTAN, pemerintah sudah berhasil menjabarkan beberapa pertanyaan Agus. Misalnya terkait masa berlaku aturan ini mulai 1 Januari 2008.

Para pelaku usaha tak perlu khawatir jika tidak menyiapkan selisih keuntungan untuk membayar PPh sesuai aturan baru dalam proyek yang mereka terima tahun ini. Pasal 10, misalnya, mengatur adanya klausul untuk kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Januri 2008.

Pasal itu menegaskan, asal pembayarannya sebelum 31 Desember 2008, pengusaha tetap membayar pajak sesuai PP No.140/2000 tentang PPh atas penghasilan dari Jasa Konstruksi. Artinya, mereka tetap membayar PPh sesuai tarif lama.

Sedangkan untuk proyek dengan pembayaran kontrak setelah 31 Desember 2008, barulah para pengusaha membayar tarif PPh jasa konstruksi yang bersifat final dan progresif. Dengan kata lain, PP ini sebenarnya baru akan efektif tahun depan.

Ketua umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Malkan Amin mengaku tak heran masih ada pelaku jasa konstruksi yang tidak tahu terbitnya PP PPh Jasa Konstruksi ini. “Sebenarnya secara substansi aturan, mungkin semua pelaku jasa konstruksi sudah paham. Tapi soal kepastian itu yang belum diketahui,” jelas Malkan.

Lagi pula materi PP 51/2008 adalah kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat jasa konstruksi. Mereka sudah berdebat sejak awal tahun lalu. “sebenarnya, kesepakatan sudah ada sebelum akhir 2007. Makanya sempat ada harapan PP ini akan berlaku efektif 1 Januari 2008,” kata Malkan.

Masih ada PPh sisa laba

Selain mengenakan pajak progresif, PP No.51 Tahun 2008 ini juga memungkinkan pemerintah memungut pajak penghasilan (PPh) terhadap sisa laba yang telah dibayarkan PPh finalnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 PP 51/2008.

Intinya, sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah PPh yang bersifat final, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang PPh pasal 26 ayat 4. Pemerintah menjamin pengenaan PPh atas sisa laba ini sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda.

Yang jelas, aturan ini bertujuan untuk menyederhanakan pengenaan PPh usaha jasa konstruksi. Pemerintah memberi kemudahan sekaligus mengurangi beban administrasi wajib pajak.

:: copy dokumen PP No.51/2008 [disini] – sumber: setneg.go.id

.

.



4 Responses to “pph jasa konstruksi”

  1. 1 meili

    selamat malam….
    saya ingin menanyakan tentang syarat perusahaan pelaksanaan jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi sebagai perusahaan kecil, menengah, besar/tidak memenuhi kualifikasi tersebut?
    dalam gapensi dikenal grade/golongan usaha, yg ingin saya tanyakan untuk grade 1 s/d keatas (2,3,dll) apakah golongan perusahaan tersebut semakin besar/semakin kecil?
    sedangkan untuk kualifikasi jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi apakah sama dengan jasa pelaksanaan?
    terima kasih

  2. 2 Ekobudi

    Mengenai syarat-syarat perusahaan sebaiknya merujuk kepada standar yang dikeluarkan oleh masing-masing asosiasi. Untuk kontraktor bisa lihat di beberapa asosiasi seperti Gapensi, AKI, Gapeknas, dsb .. sedangkan untuk kelompok konsultan bisa lihat di Inkindo.
    Terima kasih.

  3. 3 rulijkmp

    untuk grade sbu klo semakin besar semakin besar pula klasifikasinya.grade gapenci max di 7.untuk pengawasan dan perencanaan tidak ad gradesetau saya,jadi selama tersertifikasi maka pph finalnya dikenakan 4% klo tidak tersertif 6%

  4. 4 e

    sengaja saya letakkan juga copy pp51/2008 supaya bisa dipelajari lebih detail sesuai keperluan …
    @ ekobudi dan rulijkmp: terima kasih atas sharing-nya.

    salam, e.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: