PP 04 / 2010

15Feb10

Pada bulan Januari pemerintah menerbitkan PP 04/2010 sebagai pengganti PP 28/2000. Saat ini berbagai pihak sedang mempelajari perubahan-perubahan tersebut, termasuk Ikatan Arsitek Indonesia. Berikut ini adalah catatan sementara pada pembacaan awal PP yang baru itu ..

1. Pembuatan PP ini tidak melibatkan unsur pelaku jasa konstruksi sebelumnya, terutama asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha yang diamanatkan keberadaannya dalam UUJK 18/1999. IAI tidak terlibat pada penyusunan PP ini.
2. Melihat dari perubahan PP yang tidak selaras dengan UU 18/1999 yang masih berlaku jelas bisa dikatakan PP 04/2010 bertentangan dan bisa dipermasalahkan secara hukum.
3. Lembaga yang dalam hal ini adalah LPJK bukan lagi lembaga independen seperti yang dimaksud dalam UU 18/1999. Kecuali tidak didanai negara, LPJK menjadi sub ordinasi kementerian dan asosiasi menjadi anggotanya (sub-sub ordinasi pemerintah).
4. PP 04/2010 akan mengatur kualifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi menjadi pertanyaan karena Pemerintah tidak memiliki kapasitas dan standard kompetensi utk masing-masing keahlian. Apakah akan mengambil lagi dari asosiasi profesi? Bagaimana dengan CPD/PKB? Bagaimana dengan kesepakatan-kesepakatan kerja lintas batas?
5. Tampaknya UU Jasa Konstruksi juga perlu direvisi secepatnya, sekaligus mendukung terbitnya UU Aristek dan UU Insinyur yang lazim berlaku di dunia internasional.

– Download PP 04/2010

– Download PP 28/2000



No Responses Yet to “PP 04 / 2010”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: