kontrak multi years

19Mar10

Menkeu Terbitkan Aturan Kontrak Tahun Jamak
Martina Prianti  – Kontan – Kamis, 18 Maret 2010

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya menetapkan empat kriteria bagi kontrak tahun jamak atau multi years contract dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk bisa mendapatkan persetujuan dari menteri keuangan.

Empat kriteria tersebut adalah, pertama, sumber dana pekerjaan berasal dari rupiah murni. Kedua, substansi pekerjaannya merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output. Ketiga, secara teknis pekerjaannya tidak dapat dipecah-pecah. Kempat waktu pelaksanaan kegiatan pokoknya secara teknis memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan.

PMK 56/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Penggadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut terbit tanggal 2 Maret 2010 kemarin. Sesuai regulasi baru ini pekerjaan yang secara teknis dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran, namun pengerjaannya terlambat dimulai sehingga penyelesainnya harus dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya, tidak dapat diusulkan untuk mendapatkan persetujuan kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan. Adapun kontrak yang dimaksud dapat berupa kontrak untuk pekerjaaan fisik atau pekerjaan non fisik atau jasa. “Permohonan persetujuan kontrak tahun jamak diajukan oleh menteri atau pimpinan lembaga kepada menteri keuangan bersamaan dengan penyampaian rencana kerja dan anggaran kementrian/Lembaga (RKA-KL),” jelas Sri Mulyani dalam PMK dimaksud.

Plt Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo menilai penerbitan PMK tersebut cukup bagus. Agus menyebutkan setidaknya ada enam nilai positif dari penerbitan PMK itu.

Pertama, memberikan kepastian yakni diajukan ke Ditjen Anggaran dan waktunya tujuh hari sejak dokumen diterima. Kedua, kepastian jenis pekerjaan apa saja yang boleh baik fisik maupun non fisik seperti jembatan, gedung, landasan pacu dan lainnya serta pekerjaan konstruksi. Keuntungan ketiga, adanya kepastian prosedurnya disampaikan bersamaan dengan RKAKL. “Dan Keempat, kepastian persetujuan multiyears bukan merupakan tambahan pagu,” kata Agus. Kelima, lanjut dia, mendorong disiplin pengguna anggaran karena akibat keterlambatan tidak bisa diberi multiyears atau akibat tidak terserap di tahun sekarang tidak boleh carry over tahun berikutnya. “Keenam, masih membuka kesempatan atau pekerjaan tertentu boleh multiyeras seperti layanan informasi dan penjualan surat berharga,” sambungnya.

Meski memuji, Agus tetap mengkritisi beledi baru itu. “Masih ada beberapa pertanyaan, pertama kok kriterianya hanya pekerjaan yang sumber dananya dari rupiah murni yang dari pinjaman dan hibah luar negeri bagaimana? Apa otomatis langsung boleh multiyears,” kata dia. Pertanyaan kedua, lanjut Agus, rekomendasi dari instansi teknis akan memperpanjang rantai birokrasi artinya gedung jembatan ke menteri Pekerjaan Umum padahal harus diajukan bersamaan dengan RKAKL. “Berikutnya sekedar masukan atau saran, mestinya untuk pekerjaan tertentu seperti penghijauan, persemaian benih, pembibitan waktunya kurang dari 12 bulan tetapi selalu tergantung cuaca atau hujan sehingga pelaksanaannya selalu antara Oktober hingga April diberi izin juga untuk multi years disamping layanan yang perlu tersedia sepanjang tahun seperti pesawat dan kapal perintis,” papar dia. Sayang hingga sejauh ini, Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Anny Ratnawati belum membalas pesan singkat maupun mengangkat telepon yang telah KONTAN layangkan.



No Responses Yet to “kontrak multi years”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: