melindungi kearifan lokal ..

12Apr10

KONFERENSI WIPO
Menanti Tuntasnya Perlindungan HKI
sumber: kompas.com – Rabu, 24 Desember 2008
Oleh Wisnu Aji Dewabrata

Pertemuan The 2nd World Intellectual Property Organization International Conference on Intellectual Property and Creative Industries di Nusa Dua, Bali, 2-3 Desember, menjadi ajang bagi pelaku industri kreatif mengeluhkan lemahnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Lagu lama terdengar lagi, dari forum internasional tersebut semakin jelas betapa rentannya hasil karya anak bangsa terhadap pembajakan dan penjiplakan.

Pelakunya bukan cuma berasal dari bangsa sendiri, tetapi juga bangsa lain. Bahkan, praktik pembajakan dan penjiplakan semakin menjadi-jadi.

Maestro seni rupa Nyoman Gunarsa yang hadir dalam forum tersebut dengan nada emosi mengungkapkan ketidakseriusan pemerintah dalam penanganan masalah pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI). Nyoman merupakan salah satu korban setelah puluhan lukisan karyanya ketahuan dipalsukan dan dijual di sebuah galeri pada tahun 2000.

”Setelah saya melihat sendiri dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium forensik Polri, lukisan itu terbukti palsu. Tanda tangan saya dalam lukisan juga palsu,” ujarnya.

Nyoman mengatakan, pemilik galeri seharusnya diseret ke pengadilan. Tetapi, yang terjadi sebaliknya, pemilik galeri tidak pernah duduk di kursi pesakitan, sedangkan istri Nyoman justru jadi tersangka. Setelah delapan tahun, kasus itu masih terkatung-katung di Mahkamah Agung.

Menurut Nyoman, penegak hukum di Indonesia sebenarnya belum memahami mengenai HKI. Nyoman mengatakan, hak cipta secara otomatis melekat pada setiap hasil karya yang diciptakan oleh seniman. Namun, sebagian aparat hukum beranggapan, setiap hasil karya seni harus dilengkapi sertifikat keaslian.

”Sekarang pemalsuan dan penjiplakan sudah mencapai titik puncak. Bukan cuma lukisan yang dipalsu, motif perhiasan perak dari Bali pun diklaim negara lain. Akibatnya, Indonesia dipandang sebagai negara yang tidak menghormati hukum dan hak cipta,” kata Nyoman.

Nyoman mengungkapkan, kerugian yang dideritanya tidak bisa diukur lagi dengan uang. Sebuah lukisan tercipta tidak hanya sekejap, tetapi membutuhkan proses bertahun-tahun untuk mewujudkan sebuah ide. Proses perenungan melalui semedi juga dilakukan Nyoman sebelum menghasilkan lukisan.

Pengalaman serupa diungkapkan perancang busana Josephine Komara atau akrab disapa Obin, pendiri rumah mode Bin House. Sekitar tahun 1990-an saat berada di Jepang, Obin melihat batik desainnya dikenakan oleh seorang perempuan Jepang.

Betapa terkejutnya Obin setelah memerhatikan label batik itu tidak tertulis Bin House, tetapi label sebuah merek busana kelas dunia. Melihat kenyataan tersebut, Obin mengaku menitikkan air mata sebab desain yang diciptakannya dengan susah payah dijiplak begitu saja.

Terulang

Kejadian serupa terulang lagi dua tahun kemudian di Jepang. Obin melihat syal desainnya dipajang di sebuah etalase pusat perbelanjaan terkemuka lengkap dengan lima variasi warna. Lagi-lagi syal itu menggunakan label perancang busana terkemuka di dunia.

”Pengalaman saya mengurus hak kekayaan intelektual lebih banyak dukanya. Saya perlu waktu lima tahun untuk mengurus merek dagang di Jepang, juga negara-negara lain,” kata Obin.

Persoalannya, kata Obin, karena terjadi perbedaan pandangan di antara negara-negara mengenai HKI terhadap pengetahuan tradisional seperti batik. Dari sudut pandang negara Barat, pengetahuan tradisional tidak termasuk HKI karena tidak bisa diidentifikasi asal-usul dan siapa penciptanya.

”Tidak benar bahwa pengetahuan tradisional tidak bisa diidentifikasi. Pengetahuan tradisional bisa diidentifikasi asal-usulnya melalui ilmu antropologi, filologi, dan sebagainya. Batik memang merupakan pengetahuan tradisional bersifat komunal, tetapi hak kekayaan intelektualnya milik orang yang menciptakan desain atau motif tertentu,” kata Obin.

Penjiplakan seperti yang dialami Nyoman Gunarsa dan Obin menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap HKI di Indonesia masih belum optimal. Dua kasus itu hanya sedikit contoh, sebelumnya tempe yang merupakan makanan asli Indonesia dipatenkan negara lain, lalu menyusul klaim terhadap batik, angklung, reog Ponorogo, lagu ”Rasa Sayange”, dipatekannya merek Kopi Gayo di Belanda, dan Kopi Toraja di Jepang, dan membanjirnya batik produksi China.

Kita hanya mampu memprotes tanpa memikirkan upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Coba hitung berapa banyak pengetahuan tradisional yang bersifat komunal dan ekspresi budaya tradisional asal Indonesia yang berpotensi diklaim negara lain.

Kekayaan berupa pengetahuan tradisional yang bersifat komunal dan ekspresi budaya tradisional merupakan kekayaan yang sejajar dengan kekayaan sumber daya alam. Jika sumber daya alam sudah semakin banyak disedot, jangan sampai kekayaan budaya habis karena diklaim negara lain.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) serta didukung Departemen Luar Negeri, Departemen Perdagangan, dan Departemen Hukum dan HAM, diharapkan masalah pembajakan dan penjiplakan dapat segera diatasi.

WIPO adalah badan PBB yang dibentuk untuk mengampanyekan perlindungan HKI di seluruh dunia. WIPO juga menekankan pentingnya penghargaan terhadap para pencipta atau para pemegang HKI. Indonesia merupakan salah satu dari 184 negara anggota WIPO.

Indonesia sudah memiliki perangkat hukum yang melindungi HKI, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Hak Cipta (UUHC). Sayangnya, UUHC belum cukup melindungi hak cipta terhadap benda-benda hasil pengetahuan tradisional yang bersifat komunal dan ekspresi budaya tradisional, seperti batik, songket, motif-motif perhiasan tradisional, dan kesenian tradisional.

Belum sepaham

Belum adanya kesepahaman mengenai definisi pengetahuan tradisional yang bersifat komunal dan ekspresi budaya tradisional diakui oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Ditjen HKI Arry Ardanta Sigit.

Arry mengutarakan, di antara negara-negara anggota WIPO saja, definisi mengenai pengetahuan tradisional yang bersifat komunal dan ekspresi budaya tradisional masih alot. Di dalam negeri juga belum ada kesepakatan mengenai definisinya.

Menurut Arry, pihaknya mengusulkan agar pengetahuan tradisional yang bersifat komunal dan ekspresi budaya tradisional mendapat perlindungan HKI. Penciptanya bisa memilih apakah berupa hak paten, merek dagang, atau hak desain industri.

Saat ini sedang disusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang akan melengkapi UUHC. RUU tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih besar terhadap pengetahuan tradisional yang bersifat komunal dan ekspresi budaya tradisional dibandingkan dengan UUHC.

Upaya menyusun basis data pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia sedang dilakukan. ”Kami memang bergerak lambat karena harus koordinasi dengan banyak sekali instansi. Mudah-mudahan basis data itu bisa segera terwujud,” kata Arry.

Basis data diperlukan untuk mempermudah pengajuan klaim. Indonesia kesulitan mengklaim tempe sebagai hasil pengetahuan tradisional yang bersifat komunal karena tidak memiliki catatan yang bisa membuktikannya.

Menurut Arry, RUU tersebut juga mengatur tentang sanksi walaupun tidak mudah menerapkan sanksi UU di kancah internasional. Arry menambahkan, persoalan akan muncul jika pelakunya adalah warga negara asing. UU Indonesia tidak bisa menjerat orang asing.

Namun, WIPO punya pandangan berbeda. Mereka menolak anggapan bahwa negara maju seolah-olah menolak perlindungan HKI terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. WIPO dianggap membiarkan ketika banyak produk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dari Indonesia diklaim negara lain.

Pencipta asli

Michael Keplinger selaku Deputy Director General Copyright and Related Rights Sector WIPO mengatakan, HKI memberikan perlindungan terhadap pencipta asli, termasuk produk kerajinan yang sifatnya komunal dan tradisional. ”WIPO bisa membantu dalam meningkatkan pemahaman terhadap hak kekayaan intelektual, tetapi WIPO tidak punya wewenang mengambil tindakan ketika terjadi pelanggaran. Pemerintah Indonesia harus aktif melakukan perlindungan terhadap produk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional,” katanya. Dia juga menyambut baik rencana pemerintah tentang RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Direktur Jenderal HKI Departemen Hukum dan HAM Ansori Sinunga mengutarakan, banyak produk industri kreatif dari Indonesia yang belum mendapatkan perlindungan HKI. Masyarakat sering menyangka HKI adalah perizinan, padahal sebenarnya hak yang diberikan negara. Dengan memiliki hak tersebut, penciptanya akan mendapatkan royalti.

Mengenai penyelesaian sengketa HKI, Ansori mengatakan, cukup banyak kasus mengenai merek dan hak cipta yang dibawa ke pengadilan, tetapi kasus mengenai paten dan desain memang belum banyak yang sampai ke pengadilan.

”Putusan-putusan perkara HKI oleh Mahkamah Agung kami nilai cukup bagus. Putusan itu menjadi yurisprudensi yang bisa diikuti para hakim. Namun, aparat penegak hukum tetap perlu memahami soal HKI dan perlu membaca banyak literatur supaya bisa memutuskan dengan adil,” kata Ansori.

Agar upaya penegakan hukum dalam bidang HKI lebih punya taring, pemerintah membentuk satgas HKI. Ansori mengungkapkan, keanggotaan satgas tersebut terdiri dari 15 menteri, yang diketuai Menko Polhukam. Setiap enam bulan sekali satgas memberikan laporan kepada Presiden.

Jika dilihat dari perangkat hukum dalam bidang HKI, seperti UUHC, RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, penyusunan basis data, dan satgas HKI Indonesia, rasanya semakin sempit peluang terjadinya pelanggaran HKI.

Ternyata kasus pelanggaran HKI yang menyangkut pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional serta produk industri kreatif masih saja terjadi. Kita masih menunggu adanya aturan dan aparat hukum yang benar-benar melindungi dan bisa menyelesaikan persoalan dengan tuntas.

Jangan sampai sederet aturan hukum mengenai HKI yang sudah ada itu, seperti kata Nyoman Gunarsa, hanya manis di bibir, sementara penegakan hukum tidak berjalan. Kita jangan terlalu berharap pada WIPO, WTO, atau PBB, tetapi kita harus memperjuangkannya sendiri.



One Response to “melindungi kearifan lokal ..”

  1. tks banyak gan


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: