pengaturan arsitek 1/2

30Dec12

Kearifan-ketrampilan lokal dan kehadiran master-builders tradisional macam undagi di Bali makin hari makin menghilang. Ini gejala umum yang terjadi, yaitu berkurangnya keahlian yang berangkat dari warisan tradisional dan kearifan lokal. Tentu ada perhatian khusus bisa diberikan untuk masalah ini, tetapi tidak bisa dihindari bahwa arus utamanya adalah gerak para arsitek dengan latar belakang pendidikan formal, dengan berbagai sistem nilai dan perangkat kerjanya. Kemudian, institusi pendidikan dan asosiasi profesi menjadi bagian yang saling melengkapi dalam memunculkan calon-calon arsitek baru secara terus menerus. Di sisi lain, dalam pola penyelenggaraan pekerjaan arsitektur, yang termasuk dalam domain jasa konstruksi, makin dituntut keterbukaan tanggung jawab dan kompetensi yang memadai. Aspek-aspek ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Salah satu sebab adalah belum lengkapnya kepranataan profesi arsitek. Tulisan ini menguraikan pandangan tentang pentingnya kita mempunyai pengaturan dan pranata profesi arsitek di Indonesia.

Profesi adalah suatu keahlian khusus dalam suatu bidang tertentu, dilatarbelakangi pendidikan tertentu pula, yang pada implementasinya menuntut kesungguhan dan tanggung jawab. Karena lebih dari sekedar bekerja (okupasi) dan panggilan (vokasi), maka menjalankan profesi selalu harus bersumber pada bagian yang terdalam dari diri manusianya. Dengan demikian berprofesi adalah manifestasi dari panggilan nurani untuk berkarya dan mengamalkan ilmu serta keahliannya, sebagai suatu pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Karena pada hakekatnya kaidah dan akidah berprofesi adalah mencari nafkah dengan mengabdikan keahlian sebagai pelayanan untuk kepentingan masyarakat, maka tujuan berprofesi hanyalah satu yaitu, memberikan karya yang terbaik yang dapat dihasilkan dan memberikan sebesar-besarnya manfaat dan perlindungan kepada masyarakat.

Berangkat dari pengertian profesi tersebut diatas maka jelas bahwa pengertian profesi arsitek mengandung makna yang jauh lebih besar dan sangat dalam daripada sekedar menyediakan jasa penggambaran. Saat ini banyak pandangan dari berbagai kalangan dalam masyarakat yang menyimpulkan bahwa arsitek adalah tukang gambar dan tukang membangun. Hal ini tidak sepenuhnya benar, mengingat sesungguhnya justru profesi arsitek bukanlah menyediakan jasa membangun (lazimnya dilakukan oleh kontraktor) dan tidak sekedar menggambar bangunan (lazimnya dilakukan oleh drafter). Yang ditawarkan adalah jasa keahlian berupa gagasan dan solusi sebagai alternatif untuk menyelesaikan macam-macam persoalan yang menyangkut fungsi bangunan, kenyamanan bangunan, keindahan dan estetika bahkan sampai gaya hidup. Lingkup kerjanya bukan hanya rumah tinggal saja, tetapi sampai kompleks bangunan dan kawasan kota.

Tanpa bermaksud berlebihan, dapatlah dikatakan bahwa seni arsitektur ini adalah cerminan kebudayaan yang berjalan sesuai permintaan jaman.

Mengapa diperlukan kepranataan profesi arsitek?

Pengadaan barang/jasa pemerintah mencakup nilai yang sangat besar. Tidak kurang dari 25% APBN dan APBD di seluruh Indonesia pelaksanaannya diatur melalui aturan-aturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Di samping itu, pengadaan di seluruh BUMN/BUMD dan instansi-instansi termasuk dunia perbankan yang sahamnya dimiliki pemerintah, meskipun saat ini belum diatur secara seragam dalam satu aturan pengadaan barang/jasa, seyogyanya ke depan perlu diatur dalam satu payung aturan.

Selama ini pengaturan pokok pada pelaksanaan pembangunan yang menggunakan jasa arsitektur diatur antara lain melalui Perpres 54/2010, UU No.28/2002 tentang Bangunan gedung dan UU No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan dan perundangan yang sudah ada pada umumnya mengatur tatacara pengadaan jasa, persyaratan bangunan dan peran serta masyarakat. Padahal dengan nilai pengadaan yang besar tersebut diatas maka perlu diadakan persyaratan tegas yang menyangkut pelaku penyedia jasa, dalam hal ini arsitek. Sifat kerjanya yang spesifik sebagai penyedia jasa konsultasi bangunan dan lingkungan binaan lazimnya juga diatur terpisah dari penyedia jasa lain, misalnya insinyur (engineer) atau pelaksana pembangunan/kontraktor.

Seperti kita semua mengetahui bahwa prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah, baik yang ada dalam aturan-aturan kita maupun yang lazim berlaku di dunia internasional, akan selalu mengedepankan aspek transparansi, keterbukaan dan persaingan yang sehat, hubungan transaksi yang adil, serta diikuti dengan akuntabilitas.

Di negara kita, kebanyakan prinsip-prinsip tersebut, berikut etika pengadaan yang baik, belum mampu kita wujudkan dengan tuntas dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Walaupun demikian, secara ‘internal’ masyarakat arsitek terutama yang sudah tergabung dalam asosiasi profesi Ikatan Arsitek Indonesia, secara terus menerus sejak awal tahun 90-an tekun menata dan membekali diri dengan program-program peningkatan kompetensi dan profesionalisme termasuk kode etik dan kaidah tata laku (ethics and code of conduct).

Usaha peningkatan kualitas dan integritas diri seyogyanya didampingi dan didukung oleh kepranataan dan peraturan legal formal dalam usaha memelihara pengembangan dan pemantapan potensi tenaga ahli (arsitek) lokal.

Indonesia secara aktif mengikuti dan mendudukkan posisinya di forum World Trade Organization (WTO). Saat ini salah satu implementasi yang sudah berjalan adalah ASEAN Mutual Recognition Arrrangement on Architectural Services (ASEAN MRA). Fakta ini menunjukkan bahwa pada akhirnya kita tidak bisa lagi menghindar dari globalisasi dan berlindung pada proteksi.

Pembukaan diri terhadap pasar dunia mengharuskan kita menata diri dengan aturan main yang jelas dan seimbang dengan aturan main dunia. Tidak saja pada aspek bisnis dan kesempatan meraih peluang pekerjaan, tetapi juga pada pengaturan dan persyaratan sosok para pelakunya. Kita selayaknya mempunyai pengaturan yang tegas dan jelas, serta setara di dalam pergaulan internasional. Hal ini juga layaknya berlaku pada dunia swasta. Kecenderungan (proyek) swasta pada nilai-nilai bisnis seharusnya tidak dilakukan dengan mengesampingkan peraturan membangun, etika dan kaidah tata laku.

Peraturan dan perundangan yang ada.

Seperti telah disebutkan terdahulu, peraturan dan perundangan yang secara langsung berkaitan dengan jasa arsitek adalah:

–      UU No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi

–      PP No. 28, 29 dan 30/2000 tentang Jasa Konstruksi

–      UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung

–      PP No. 36/2005 tentang Bangunan Gedung

–      Perpres N0. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bangunan Pemerintah

Mengenai UU No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi, secara umum adalah undang-undang yang memberikan pengaturan dan tata tertib tentang hubungan-hubungan kerjasama dalam konteks penyelenggaraan (jasa) pembangunan konstruksi. Hal ini ditegaskan kembali melalui PP No.28, 29 dan 30/2000 yang masing-masing mengatur tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (PP No.28/2000), tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (PP No.29/2000) dan tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (PP No.30/2000).

Di lain pihak, UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung pada dasarnya adalah undang-undang yang mengatur tentang persyaratan bangunan gedung. Bagian yang utama adalah tentang syarat-syarat bangunan gedung, sedangkan bagian lainnya mengenai peran masyarakat, pembinaan dan sanksi-sanksi kegagalan bangunan. Hal ini tercermin pula melalui struktur undang-undang tersebut, khususnya pada Bab IV tentang Persyaratan Bangunan Gedung dan bagian-bagiannya yaitu:

–      Bagian 1: Umum

–      Bagian 2: Persyaratan Administrasi Bangunan Gedung

–      Bagian 3: Persyaratan Tata Bangunan

–      Bagian 4: Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung

–      Bagian 5: Persyaratan Bangunan Gedung Fungsi Khusus

Kalau melihat dan mengamati struktur peraturan dan perundangan yang lazim berlaku di banyak negara, untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya profesi arsitek maka dibutuhkan setidaknya 3 (tiga) kepranataan sebagai pilar pendukung utama. Masing-masing mengatur hal yang berbeda tetapi saling melengkapi dan menjadi kesatuan yang utuh.

Pilar yang pertama adalah kepranataan yang mengatur hubungan kerja dan penyelenggaraan kerjasama para pihak yang bertanggungjawab dalam proses pembangunan. Di Indonesia, kepranataan ini terwujud dalam bentuk Undang-undang No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi.

Pilar kedua adalah kepranataan yang mengatur obyek/materi dalam konteks jasa konstruksi, dalam hal ini adalah bangunan gedung dan lingkungan binaan (built environment). Kepranataan ini di Indonesia terwujud dalam bentuk Undang-undang No.28/2002 tentang Bangunan Gedung.

Pilar ketiga adalah kepranataan yang mengatur subyek/para pelaku, yang dalam hal ini adalah arsitek (dan insinyur). Kepranataan ini belum ada di Indonesia. Dalam konteks keprofesian arsitek maka sehubungan dengan usaha untuk membangun dunia profesi yang kuat dan seimbang maka dianggap perlu adanya kepranataan khusus yang mengatur profesi arsitek sebagai pelaku aktif dalam dunia jasa konstruksi.

Perbandingan kepranataan yang ada di manca negara.

Pada tahun 1997 telah diadakan kongres arsitek dan pendidikan arsitektur di kota Darwin, Australia. Kongres tersebut dihadiri oleh 12 negara, termasuk Indonesia yang pada saat itu dihadiri oleh delegasi resmi Ikatan Arsitek Indonesia. Tercatat pada kongres itu bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara peserta yang belum mempunyai Undang-undang Arsitek/Architect Act.

Ikatan Arsitek Indonesia adalah asosiasi profesi arsitek Indonesia yang sejak tahun 1960 menjadi anggota UIA (Union Internationale des Architects/Union of International Architects), yaitu organisasi dari asosiasi arsitek sedunia, dan menjadi anggota Architect Regional Council Asia/ARCASIA (organisasi dari asosiasi arsitek se Asia) tahun 1977. Secara aktif Ikatan Arsitek Indonesia mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh dua badan dunia tersebut, serta secara tetap mengikuti acara forum tahunan dan kongres dua-tahunan ARCASIA. Pada kesempatan-kesempatan internasional tersebut tercatat pula bahwa Indonesia termasuk salah satu dari sangat sedikit negara di dunia yang belum mempunyai undang-undang arsitek.

Pada tahun 1999 melalui kongres UIA di Beijing telah berhasil disepakati beberapa pedoman kepranataan yang mengatur praktek arsitek. Pedoman ini bersifat kesepakatan dan kebijakan (policy) tentang pengaturan praktek arsitek di seluruh dunia, tetapi mempunyai keluwesan tertentu sehingga dapat dikembangkan oleh masing-masing negara anggota disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing.

Hal-hal yang diatur dalam kesepakatan tersebut antara lain adalah tentang:

–      Etika dan kaidah tata laku

–      Arsitek dan praktek arsitek

–      Kompetensi dasar arsitek profesional

–      Pendidikan arsitektur

–      Akreditasi pendidikan arsitektur

–      Pemagangan dan praktek kerja

–      Registrasi dan lisensi praktek

–      Pengembangan profesional berkelanjutan

–      Praktek di negara lain

–      Kekayaan intelektual/copyright

–      Peran asosiasi profesi arsitek

Melalui berbagai program di Ikatan Arsitek Indonesia, beberapa kebijakan tersebut sudah dikembangkan dan dijadikan program kegiatan untuk kepentingan praktek arsitek di Indonesia. Salah satu hal utama yang sudah dilaksanakan adalah pembakuan kompetensi dasar arsitek profesional yang dikaitkan dengan program sertifikasi nasional. Hal ini sekaligus akan menjadi dasar bagi usaha menjalankan program reciprocity dengan negara lain; artinya, kompetensi arsitek Indonesia, yang dicerminkan melalui sertifikasi sarjana arsitektur menjadi Arsitek yang bersertifikat (profesional), yang mendapat pengakuan negara lain. Tetapi harus diakui bahwa masih banyak hal yang berkaitan dengan kesepakatan UIA tersebut diatas yang perlu dikerjakan. Masalah pendidikan arsitektur dan akreditasi pendidikan arsitektur masih memerlukan pembenahan agar dapat memenuhi kesetaraan dunia. Hal lain yang mulai mendapat perhatian adalah pentingnya memperoleh lisensi praktek untuk bekerja di daerah/negara tertentu.

Kinerja dan tantangan dalam praktek arsitek.

  • Kondisi praktek arsitek saat ini

Saat ini komposisi pemberi tugas dapat dikatakan sama besar antara sektor pemerintah dan sektor swasta. Sektor pemerintah membangun fasilitas yang bersifat public service seperti antara lain infra stuktur, perumahan rakyat dan fasilitas kesehatan sedangkan sektor swasta pada proyek-proyek yang bersifat komersial. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa pemilihan arsitek perencana/perancang masih dilakukan a la tender kontraktor yang lebih menekankan pada persaingan biaya/imbalan jasa daripada performance arsitektur. Terobosan-terobosan kecil sudah dilakukan dengan melakukan cara sayembara design, tetapi hal ini masih perlu dikembangkan terus.

Salah satu gagasan yang kerap dimunculkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia adalah mengadakan sayembara untuk bangunan-bangunan pemerintah yang besar dan bersifat penting, misalnya kantor walikota atau kantor pelayanan publik lainnya. Cara dengan sayembara ini lebih menjamin keterbukaan, transparansi dan kemungkinan peran serta masyarakat lebih besar sehingga lebih memungkinkan munculnya persaingan yang sehat dan memacu gagasan-gagasan arsitektur yang lebih kreatif.

Dari sudut pandang masyarakat arsitek, imbalan jasa berupa honorarium yang diterima seharusnya dikaitkan dengan besarnya tanggung jawab yang menjadi kewajiban arsitek. Dalam UU No. 18/1999 telah disyaratkan tanggung jawab yang menjadi kewajiban arsitek, sehingga sungguh penting untuk para arsitek memperoleh jaminan pembayaran honorarium yang tepat jumlah dan tepat waktu. Hal ini tentu pula harus didukung dengan keberadaan professional indemnity insurance sebagai salah satu pendukung praktek profesi.

Belum ada penelitian yang memadai tentang berapa besar jumlah arsitek, atau berapa banyak sarjana arsitektur yang berpraktek sebagai arsitek di Indonesia. Tetapi dari hasil pertemuan-pertemuan dengan perguruan tinggi arsitektur (tergabung dalam Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia – APTARI) diperoleh kisaran perkiraan angka antara 8-20% sarjana arsitektur yang berpraktek sesuai dengan jalur pendidikannya. Angka ini bukan merupakan prosentase yang cukup besar, dan barangkali dapat dijadikan gambaran bahwa profesi arsitek saat ini bukanlah salah satu profesi yang dianggap menjanjikan.

Pada tahun 1982 Ikatan Arsitek Indonesia menggelar musyawarah dengan tema ‘Menuju Arsitektur Indonesia’. Hal ini, sampai sekarang, menjadi cermin kerinduan akan tumbuhnya karya-karya arsitektur (Indonesia) yang dikenal luas di dunia. Pentingkah hal ini? Barangkali, dari sudut pandang para arsitek, hal ini memang penting. Seperti hal dikenalnya kekhasan arsitektur Jepang, atau arsitektur Cina di dunia. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, maka eksistensi arsitektur Indonesia dapat dibaca sebagai eksistensi arsitek Indonesia. Artinya, selain (akan) dikenal sebagai arsitektur Indonesia yang khas, juga menyimpan potensi sebagai bekal arsitek Indonesia bersaing di tingkat regional dan internasional.

  • Otonomi daerah dan jejaring kerja

Perkembangan otonomi daerah pada akhirnya menuntut para profesional bekerja secara lintas daerah, dan memacu tumbuhnya persekutuan kerja dengan arsitek dan profesional setempat. Hal ini sangat positif mengingat para profesional dapat saling berbagi pengalaman dan pada gilirannya saling memetik manfaat untuk kemajuan bersama. Yang penting untuk dilakukan adalah membuat pengaturan yang adil dan transparan agar eksistensi kondisi semacam ini dapat memberikan manfaat positif bagi semua pihak, terutama untuk kepentingan masyarakat luas yang dilayaninya.

  • Peningkatan kesadaran hukum

Belakangan ini kerap dapat dibaca melalui media masa tentang berbagai kegagalan bangunan, misalnya kebakaran, keruntuhan bahkan kemacetan lalu lintas. Sesungguhnya hal-hal seperti ini merupakan tantangan bagi para profesional untuk bertanggungjawab atas hasil karyanya. Diluar kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak lain, maka para profesional, termasuk arsitek, seyogyanya menjadi pihak pertama yang harus memberikan informasi yang obyektif terhadap masyarakat. Dengan pengaturan kepranataan yang baik dan konsisten maka hal ini akan dapat dilaksanakan sehingga perlindungan terhadap masyarakat dapat diselenggarakan dengan lebih baik.

 

.. selanjutnya > pengaturan arsitek 2/2

 



One Response to “pengaturan arsitek 1/2”


  1. 1 Legalitas, Kewajiban, dan Profesionalitas Arsitek | strafaelyudistira

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: