peremajaan bangunan di jakarta?

06Mar13
Artikel pak Solichin dibawah ini sekali lagi membuka diskusi lama tentang etika arsitek maupun apresiasi para pemilik bangunan pada karya arsitek terdahulu. Peremajaan dan renovasi bangunan lama untuk “penyegaran” -apapun alasannya- tentu tidak selalu berarti “lebih buruk dari yang diharapkan”, tetapi secara umum memang menimbulkan ketidakpuasan -apapun alasannya- untuk kaum arsitek dan, apalagi, mungkin, arsitek perancang terdahulu. Terima kasih kepada pak Solichin yang sudah mengijinkan saya meletakkan artikelnya disini.

.

FATSUN ( fatsoen ) PROFESI . . . MASIH ADA YANG INGAT?
Solichin Gunawan, HDII *)

Perkembangan teknologi konstruksi bangunan dengan kecanggihan industri pendukungnya telah menghasilkan berbagai invensi maupun inovasi yang antara lain berupa produk industri yang disebut sebagai panel komposit dengan berbagai macam bahan, bentuk, warna maupun aplikasinya. Penemuan yang merupakan ‘berkah’ namun ternyata juga berpotensi untuk menjadi ‘musibah’ bagi dunia arsitektur, khususnya arsitektur Indonesia! Disamping kegairahan dalam menyambut penemuan dan pengembangan teknologi panel komposit yang boleh dikata telah memperluas ‘cakrawala nir-batas’ pemanfaatannya sehingga sering juga disebut sebagai salah satu penyumbang besar bagi perkembangan dunia arsitektur masa kini maupun masa-masa mendatang, namun dilain pihak juga memunculkan kerisauan dan kekhawatiran akan ekses yang sebetulnya kurang dikehendaki dalam penggunaannya.

Yang mencemaskan bahkan sempat meng-analogi-kan panel komposit dengan senjata yang saat ini sedang diperdebatkan perlunya undang-undang pengendaliannya di Amerika Serikat antara yang pro dan kontra, karena munculnya argumentasi kelompok yang kontra pengendalian bahwa sebenarnya senjata tidak membunuh, tetapi orang yang memegang senjatanya yang bermaksud membunuh. Bagi yang bergairah, telah terbukti bahwa dalam penggunaannya sebagai komponen bangunan telah berperan dalam membuat gedung-gedung masa kini tampil lebih ‘kinclong-mencorong’ dengan bentuk dan penampilan yang hampir tidak mungkin tercapai tanpa penggunaan panel komposit sebagai ‘bungkus’ luar atau fasade bangunannya, dalam hal ini panel komposit menjadi ‘berkah’. Sebaliknya bagi yang risau mengenai kemungkinan penggunaannya dalam konstruksi bangunan sebaiknya akan lebih jelas apabila kita luangkan waktu sejenak untuk menengok kebelakang ke sejarah perkembangan arsitektur di Indonesia, khususnya Jakarta yang menjadi barometer bagi perkembangan arsitektur di negeri kita.

Akhir dekade ketiga usia Republik Indonesia atau tahun enampuluhan merupakan awal digunakannya bahan bangunan panel komposit secara luas seiring dengan gerak laju pembangunan di negeri kita, khususnya di ibu kota Jakarta. Berbagai bangunan baru hadir dengan wajah yang berbeda dibanding dengan bangunan-bangunan masa sebelumnya karena mulai digunakannya panel-panel komposit yang menandai perubahan pendekatan desain didalam memecahkan masalah dan menyelesaikan desain fasade bangunannya.

Salah satu ‘tonggak sejarah’ untuk mempelajari perkembangan sebuah kota dapat ditelusuri dan dicermati melalui arsitektur bangunan yang menjadi ciri tampilan jaman masing-masing. Jejak jaman yang antara lain tercermin dari desain arsitektur bangunan, bahan yang digunakan maupun teknologi konstruksinya. Sebuah kota yang dikelola dengan baik dan bijak akan selalu dapat terbaca rekam jejak sejarahnya melalui arsitektur bangunan yang setiap jaman menghasilkan desain arsitektur bangunan yang merupakan produk jaman masing-masing. Diperlukan pemahaman dan kearifan setiap pengelola kota untuk dapat menilai karya-karya arsitektur yang dapat ditentukan sebagai ikon jaman yang diwakilinya.

Memang harus diakui bahwa tidak semua bangunan dapat diputuskan untuk menjadi ikon sejarah kotanya. Diperlukan suatu lembaga yang terdiri dari berbagai wakil kepakaran yang memiliki otoritas untuk menilai dan menentukan bangunan yang dapat dijadikan ikon sejarah kota dan jaman yang diwakilinya. Sebagai ikon sejarah kota, bangunan yang ditetapkan seyogyanya dimasukkan kebawah ordonansi perlindungan cagar budaya mengingat bahwa karya arsitektur memang hadir mewakili sejarah budaya jamannya. Dengan demikian siapapun yang berkunjung ke sebuah kota yang dikelola dengan kearifan akan kesadaran sejarah akan memperoleh pengalaman yang tak terlupakan karena dapat mencermati, membaca dan mengikuti rekam jejak sejarah kotanya dari masa ke masa.

Begitu juga bagi penduduk kotanya sendiri akan tergugah rasa kebanggaan dan percaya diri bahwa kota tempat tinggalnya merupakan kota yang ‘beradab’ dan berbudaya karena mampu untuk memelihara dengan baik peninggalan sejarah dalam bentuk berbagai bangunan yang mewakili masanya sebagai ikon dan tonggak sejarah kota tempat tinggalnya. Namun apa yang terjadi di Indonesia khususnya Jakarta nampaknya sudah sampai pada taraf yang merisaukan dan mencemaskan karena pemahaman yang ternyata minim dan sempitnya visi para pengambil keputusan selain tidak hadirnya lembaga kepakaran yang berwenang untuk menentukan, selain bangunan warisan sejarah yang sudah berusia diatas 50 tahun, karya-karya arsitektur yang dapat dijadikan ikon kota dan tonggak sejarah dari jaman ke jaman yang mampu merangkai sejarah kotanya secara utuh dan berkesinambungan.

Berawal diakhir tahun enampuluhan ‘musibah’ pertama dialami oleh arsitek gedung Bank Dagang Negara Indonesia yang rancangannya sejaman dengan gedung Bank Indonesia yang dengan segala kekurangan dan keterbatasan bahan-bahan bangunan yang tersedia menggunakan batu Palimanan sebagai bahan utama fasade bangunannya. Memang tidak sekinclong fasade bangunan yang menggunakan panel komposit namun fasade batu Palimanan yang juga digunakan oleh arsitek asing yang merancang Hotel Indonesia memiliki daya tarik tersendiri setara dengan sand stone atau lime stone yang banyak digunakan di negara-negara maju dari jaman ke jaman.

Bangunan dengan fasade batu Palimanan mampu memancarkan dan menggugah rasa nostalgia kita ke jaman yang meskipun termasuk sulit tetapi membanggakan untuk menjadi orang Indonesia. Gedung BDNI juga termasuk karya arsitek Indonesia angkatan pelopor yang sepenuhnya dihasilkan oleh pendidikan sekolah arsitektur Indonesia. Karena pihak pimpinan BDNI mempunyai hajat untuk memperluas kantor pusat dengan membangun pencakar langit berbahan panel komposit yang mulai “in” waktu itu, diputuskan juga untuk membungkus bangunan lama dengan panel komposit yang sama agar ‘serasi’ dengan bangunan menara yang baru. Tonggak sejarah baru telah ditandai dengan tidak ‘aman’ nya keberadaan bangunan-bangunan lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan ‘kemajuan’ jaman.

fatsoen - eks bdn

Menirukan komentar dan istilah salah satu Gubernur Bank Indonesia, Sudradjat Djiwandono yang pernah berkantor diseberangnya, mengatakan bahwa, “Untuk menyesuaikan dengan bangunan baru nampaknya bangunan lama yang sudah ada dan lebih tua perlu ‘disarungi’, mungkin agar kelihatan lebih remaja dan tidak ketinggalan jaman ya?”

fatsoen - bri2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dan mulailah masa berjatuhannya ‘vonis peremajaan’ yang dialami berbagai bangunan yang dianggap ‘ketinggalan jaman’ bergiliran dimasukkan kedalam program kelatahan ‘penyarungan untuk peremajaan’ sehingga urutan sejarah kota Jakarta yang seharusnya dapat ditelusuri melalui ikon-ikon arsitektur kotanya dari masa ke masa menjadi terjungkir balikkan tanpa jejak dan membingungkan bagi siapa saja yang mencoba menapak jejak sejarah Jakarta secara runut. Dan memasuki tahun 2013 Jakarta dikejutkan kembali dengan ‘musibah’ terbaru karena disarunginya gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang kehadirannya sudah identik dan ikonik dengan kelembagaan LIPI sendiri maupun sebagai bagian dari ruang urban kota Jakarta dengan bentuk dan karakter penampilannya yang begitu khas LIPI.

fatsoen - lipi

Apabila diadakan inventarisasi korban persarungan bangunan sejak yang pertama, gedung BDNI diakhir tahun enampuluhan hingga gedung LIPI yang masih berlangsung proses ‘penyarungannya’ saat ini akan muncul jumlah yang pasti menakjubkan tapi juga mengejutkan bagi pengamat kota dan arsitektur dari manapun, karena nampaknya Indonesia khususnya Jakarta akan memegang posisi teratas dalam jumlah operasi kosmetik bedah wajah bangunan kotanya.

fatsoen - bni telkom

Beberapa arsitek dan pemilik bangunan di Jakarta telah memberi teladan elok dan mulia dalam menghadirkan bangunan mereka di ruang urban Jakarta seperti, dalam satu lahan gedung BNI City baru yang muncul setelah gedung BNI 46 dengan bentuk dan bahan lain samasekali namun apabila dicermati garis-garis horisontalnya yang begitu kuat menjadikannya komunikatif dalam bahasa selaras dengan bangunan lama tanpa memaksanya untuk ‘disarungi’ agar sama dengan bangunan baru. Dan BNI City menjadi salah satu landmark yang kuat dan dihormati di kota Jakarta.

Begitu juga dengan gedung Telkom Indonesia yang hadir disebelah gedung LIPI yang dengan segala kesantunannya karena menganggap bahwa gedung LIPI sudah lebih dahulu hadir, dirancang dengan bahan dan bentuk yang oleh orang awam-pun dapat merasakan terjadinya harmonisasi kehadiran keduanya dalam ruang urban Jakarta. Entah apa jadinya apabila ‘penyarungan’ gedung LIPI selesai, gedung Telkom Indonesia selanjutnya akan ‘celingukan’ sendiri karena teman dialognya sudah berganti wajah yang asing dan lain sama sekali. Tidak tertutup kemungkinan bagi gedung Telkom Indonesia bahwa pada suatu saat nanti, sewaktu-waktu muncul keputusan impulsif, karena dianggap ketinggalan jaman, bisa dipaksa untuk ‘disarungi’ seperti mitra dialog tetangganya, gedung LIPI yang divonis untuk ‘diremajakan’ agar ‘tidak ketinggalan jaman’. Siapa tahu, apa saja mungkin dan bisa terjadi di belantara urban Jakarta yang ternyata memang menganut hukum rimba bahwa yang (kebetulan pada posisi) terkuatlah yang menang!

Tanda tanya besar menyikapi berlangsungnya hukum ‘rimba’ di belantara arsitektur kota Jakarta yang selama ini muncul seperti, “Apakah didalam perencanaan kota Jakarta para pemilik bangunan dan praktisi profesi arsitektur telah melupakan adanya ‘fatsun’ profesi?” Mungkin pengertian kata ‘fatsun’ yang berasal dari bahasa Belanda “fatsoen”, yang kaitannya langsung dengan sopan santun dan kepatutan, nampaknya juga telah lama ‘menguap’ dari kosa kata kita selama ini. Jangan terkejut kalau pada suatu saat nanti gedung Wisma Dharmala yang sudah menjadi salah satu ikon ruang urban Jakarta apabila sampai berganti pemilik akan dipaksa untuk ‘disarungi’ dengan bahan-bahan yang dianggap telah membebaskan arsitek dari keterbatasan berkreasi karena keterbatasan bahan yang digunakan sebelumnya. Atau akan menjadi mimpi terburuk lagi kalau pada suatu saat dimasa depan apabila kebetulan rejim pemerintah yang berkuasa tidak berkenan dengan bentuk gedung Dewan Perwakilan Rakyat lalu mengusulkan, melalui amandemen Undang-undang Cagar Budaya yang ada sehingga bisa melaksanakan niat untuk ‘menyarungi’ gedungnya dengan bahan-bahan ‘canggih dan modern’ yang bernama panel komposit yang akan mewujudkan bentuk baru gedung DPR yang lebih sesuai dengan selera rejim pemerintahan yang sedang berkuasa.

Teringat kita bahwa diakhir tahun tujuh puluhan kelompok arsitek aliran high-tech di negara-negara maju melontarkan kritik bahwa para arsitek pengikut aliran post modern dianggap hanya sebagai ‘arsitek fasade’. Apa kesan, komentar dan kritik mereka apabila mereka berkunjung ke Indonesia saat ini, khususnya Jakarta. Kalau disaat sebelum Perang Dunia ke II kota Bandung dikenal dengan sebutan sebagai ‘laboratorium arsitektur modern yang terlengkap di Asia’ maka Jakarta mungkin akan dapat disebut sebagai ‘laboratorium arsitektur fasade yang terlengkap di Asia’ atau bahkan dunia! sehingga terbuka lebar kemungkinan bagi para ‘spesialis peremajaan fasade’ untuk memperluas jangkauan jasa ‘kosmetik bangunan’-nya ke negara-negara lain yang peraturan mengenai hak kekayaan intelektual yang berhubungan langsung dengan ruang-ruang urban dan sejarah kota tidak begitu ketat atau menjadi obyek yang mudah dikompromikan seperti di Indonesia.

Lembaga yang bersifat permanen yang terdiri dari para pakar dalam bidang masing-masing yang berhubungan dan bertanggung jawab untuk menilai dan menentukan bangunan yang sudah menjadi ‘milik dan akrab dengan publik’ sebagai ‘ikon urban’ dan ‘tonggak sejarah arsitektur’ perlu dibentuk untuk mencegah terjadinya ‘kecelakaan sejarah’ sehingga mengendalikan para penjabat yang kebetulan memimpin suatu lembaga yang menempati bangunan yang sudah diputuskan sebagai ikon jaman agar tidak bisa semaunya memerintahkan untuk melakukan ‘bedah kosmetik wajah bangunan’ sebagaimana yang terjadi saat ini. Setidaknya tanpa melanggar ‘fatsun profesi’ yang melibatkan arsitek awal baik dalam hal ijin maupun rekomendasinya sehingga tidak terjadi lagi seperti pada gedung LIPI yang secara ‘formal’ memang meminta ijin kepada arsitek perancang aslinya namun pada saat proses ‘penyarungan’ bangunannya sudah mencapai 90% penyelesaian.

Praktek pengelolaan dan penyelesaian masalah yang sebaiknya dihindari dan dibuang jauh-jauh mengingat bahwa profesi arsitek sesungguhnya merupakan salah satu profesi mulia dan terhormat yang rambu-rambu praktek profesinya tidak hanya diatur oleh peraturan maupun hukum positif yang berlaku tetapi juga oleh etika dan kode etik atau tata laku profesi yang menjadi ruh dari ‘fatsun profesi’ yang praktek pelaksanaannya, khususnya di Indonesia cukup merisaukan. Sama dengan kekhawatiran terhadap pendapat kelompok pembela kebebasan bersenjata di Amerika Serikat bahwa sesungguhnya bukan senjata yang membunuh yang kalau di-analogi-kan dengan panel komposit sebagai komponen bangunan yang semestinya bukan merupakan ‘ancaman’ dan penyebab ‘musibah’ bagi sebagian arsitek dan bangunan di Indonesia.

fatsoen - kedubes

Lembaga kepakaran yang selain beranggotakan para budayawan, sejarahwan, arsitek dan cabang-cabang ilmu arsitektur lainnya, ahli hukum baik dari kalangan akademisi maupun praktisi dan tidak lupa para diplomat yang memahami hal-hal yang berhubungan dengan daerah yang dikalangan diplomatik disebut sebagai ‘ekstra-teritorial’ yang sering menimbulkan kebingunan dalam mengadapi masalah yang timbul dalam hubungannya dengan arsitektur bangunan. Selain para pemerhati arsitektur yang dikejutkan oleh nasib gedung LIPI yang menyongsong tahun 2013 ‘dipaksa’ mengenakan baju barunya juga ‘raibnya’ gedung Kedutaan Besar Perancis dari Jakarta Skyline yang merupakan salah satu karya monumental arsitek putera Indonesia generasi pertama yang memperoleh didikan di luar negeri. Bangunan yang dirancang dengan kedewasaan dan kematangan sikap dan pendekatan sudah menjadi salah satu ikon sejarah bangunan dalam urban scape kota Jakarta yang ditandai dengan fasade ‘polos’ tanpa pemoles wajah dengan bahan exposed concrete yang menjadi salah satu ciri tanda tangan arsitek yang memang mewakili jamannya.

Disini urun rembuk pakar hukum, ketata-negaraan dan diplomasi amat dibutuhkan dalam masalah ke-arsitektur-an yang menyangkut potensi konflik kepentingan yang bisa terjadi pada kasus dimana bangunan kedutaan yang mewakili negaranya dan berdiri diatas lahan yang secara hukum ditetapkan sebagai daerah ekstra-teritorial yang dipahami sebagai diluar yuridiksi hukum tuan rumah atau lex loci delicti commissi.

Konflik kepentingan yang menyangkut bangunan yang merupakan salah satu karya puncak salah seorang arsitek kebanggaan Indonesia dengan kepentingan operasional pengelolaan bangunan perwakilan diplomatik dan berada didalam kawasan ekstrateritorial yang harus disesuaikan dengan pedoman dan paradigma baru dalam perancangan dan tata kelola bangunan kedutaan besar yang acuan utamanya tidak bisa ditawar oleh siapapun, yaitu pertimbangan keamanan!

Bagaimana peran arsitek Indonesia yang menjadi mitra lokal maupun lembaga perijinan yang mengevaluasi, menilai dan memberikan rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan pada saat konsep desain bangunannya diajukan pihak kedutaan untuk mendapat persetujuan dan perijinan pelaksanaan pembangunannya? Pertanyaan yang mungkin juga harus bisa dijawab oleh para pakar hukum dan diplomasi, bahwa apabila status bangunan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Perancis yang terletak di 47-49 rue Cortambert 75116, Paris sudah menjadi milik Pemerintah Indonesia apakah kita juga akan diijinkan, sesuai dengan ‘asas resiprokal’ oleh Dewan Pimpinan Kota Paris untuk merubuhkan bangunan tersebut dan menggantikannya dengan rancangan arsitek Indonesia dengan desain arsitektur modern yang diilhami oleh bangunan adat Toraja, Batak atau Jawa karena lahan tersebut secara de jure juga diakui sebagai berada diluar yurisdiksi hukum Perancis?

Memang tidak salah apabila ada yang berpendapat bahwa setelah sebuah gedung selesai dibangun dan diserahkan kepada pemiliknya nasib selanjutnya sebagai bangunan berada sepenuhnya ditangan pemilik bangunan yang bebas untuk berbuat apapun mulai dari merubah bentuk hingga menghancurkannya. Namun bangunan yang berdiri dan hadir di ruang urban yang dalam perkembangan kotanya menjadikan bangunan tersebut bagian tak terpisahkan dari urban scape dan kemudian bahkan menjadi ikon kota yang mewakili jamannya menjadikan para pemilik bangunan bukan lagi menjadi satu-satunya yang boleh menentukan nasibnya dan berbuat semaunya terutama apabila bangunan sudah ditentukan sebagai landmark kota seperti di negara-negara maju yang lebih beradab, berbudaya cerdas dan penuh kearifan dalam pengelolaan kotanya. Seandainya kita juga … boleh berandai-andai?

.

Foto: koleksi khusus Zulkarnain dan hasil suntingan dari beberapa situs Google.
*) Anggota Majelis Kehormatan Himpunan Desainer Interior Indonesia Pusat.



No Responses Yet to “peremajaan bangunan di jakarta?”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: